POLITIKAL.ID - Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah di masa kampanye ini berpotensi terjadinya kecurangan jelang Pilpres 2024.
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti adanya pihak-pihak yang berkepentingan di Pilpres, justru ikut menyalurkan bansos ke rakyat.
Seperti yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Dewan Pengarah Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Airlangga terlihat turun langsung membagikan bansos bersama Presiden Jokowi di Salatiga, Jawa Tengah, belum lama ini.
Terkait hal itu, Ganjar meminta penyaluran bansos hanya boleh dilakukan pihak yang tidak ikut berkontestasi dalam pemilu, seperti lurah dan kepala desa.
"Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik, kasihkan saja pada para lurah, kades, kan cuma berbagi saja," kata Ganjar Pranowo di Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat (26/1/2024).
Ganjar sebelumnya sudah memprediksi pembagian bansos akan menuai kontroversi dan rawan digunakan untuk mengkampanyekan salah satu paslon Pilpres 2024.
"Ya saya kemarin sudah bicara, pasti akan terjadi sesuatu, politisasi dari seluruh fasilitas yang ada, maka kenapa para pejabat mesti paham betul kapan melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, dan kapan berkampanye," ucap Ganjar.
Oleh karena itu, ia sepakat dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa penyalahgunaan bansos untuk kampanye harus ditindak Bawaslu.
"Kalau Pak Wapres bilang seperti itu, maka penting buat saya untuk ditindaklanjuti (Bawaslu), dari semua yang dilaporkan masyarakat sehingga pemilu kita harapkan bisa damai," ungkapnya.
Terpisah, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut mengomentari bansos yang dijadikan alat kampanye.
Terutama adanya temuan lembaga survei yang menyatakan responden menolak mengisi survei mengenai capres-cawapres karena takut tak kebagian bansos.
Cak Imin mengatakan bansos merupakan hak yang sudah seharusnya diberikan kepada masyarakat.
Ia menyayangkan apabila bansos dimanfaatkan pasangan calon (paslon) tertentu di Pilpres 2024 untuk kepentingan kampanye politik.
"Bansos ini adalah uang rakyat dan harus diberikan kepada yang berhak yaitu rakyat Indonesia," kata Cak Imin, Jumat (26/1/2024).
"Kalau ada yang mengatasnamakan calon atau pihak-pihak lain jangan percaya. Itu hanya dimanfaatkan bansos anda, hak anda, untuk kepentingan orang tertentu," tambahnya.
Ia juga menyindir kepada pihak yang memanfaatkan bansos untuk kampanye, bahwa perbuatan tersebut akan kualat.
"Mari awasi, rebut hak rakyat dan jangan lupa siapa yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan akan kualat," ucap Cak Imin.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pemerintah akan berupaya melanjutkan penyaluran bansos beras hingga Juni 2024. Dia berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat agar bansos tetap tersalurkan.
"Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat sehingga bisa terus dilakukan," kata Jokowi.
Bansos yang disalurkan pemerintah itu bertujuan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
(REDAKSI)
