POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL,ID tentang kontra dinasti PKS.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keponakan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilkada 2020.
Padahal, pernyataan kontra terhadap dinasti politik kadung terucap.
Presiden PKS Sohibul Iman mengaku mendukung putri Wapres, Siti Nur Azizah Ma'ruf, yang berpasangan dengan Irwan Aben dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020.
Mereka bakal melawan pasangan dinasti politik lainnya, keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang berpasangan dengan Muhammad, yang diusung Partai Gerindra; dan anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Pilar Saga Ichsan yang masih kerabat Ratu Atut.
"[Dukungan] itu persoalan tergantung suasana kebatinan teman-teman di daerah tersebut dalam komunikasi dengan partai lain. Misalnya kenapa di Tangsel PKS dengan putri Ma'ruf Amin? Karena suasana kebatinan lebih ke Nur Azizah," jelas Sohibul.
PKS sendiri tidak ikut mengusung putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang bakal bertarung di Pilkada Solo dan memilih abstain.
Selain itu, PKS resmi mengusung keponakan SBY, Indrata Nur Bayu Aji-Gagarin pada Pilkada Pacitan 2020.
Hal ini diumumkan bersama nama 212 pasangan calon kepala daerah lain pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta pada Sabtu (29/8).
"Pacitan, Indrata Nur Bayu Aji dengan Gagarin," ujar Tim Pemenangan Pusat (TPP) Dewan Pimpinan Pusat PKS Rahmat.
Sebelumnya Aji-Gagarin diusung Partai Demokrat untuk maju pada Pilkada serentak Desember.
Aji sudah lama berkarier di politik dan sempat menjabat anggota DPRD Pacitan sejak 2009. Ia pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati pada 2010, namun gagal.
Selain mengusung Aji, PKS juga memberikan dukungan kepada istri mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Ikfina Fahmawati, yang berpasangan dengan Muhammad Albaro pada Pilkada Mojokerto.
"Mojokerto, Hj. Ikfina Fahmawati dengan Muhammad Albaro," ungkap Rahmat.
Mostafa Kamal Pasa sendiri menjabat Bupati Mojokerto pada 2010-2015, dan kembali menjabat di tahun 2016.
Seharusnya ia masih memegang jabatan hingga 2021, namun terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018.
Dia ditahan dan dinyatakan tersangka oleh KPK dalam kasus, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp34 miliar.
Terkait politik kekerabatan ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai dinasti politik buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara.
Karenanya, ia harus ada regulasi yang jelas guna mencegah itu.
"Terkait dinasti politik, kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik," ujar Mardani, dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7) dikutip dari dpr.go.id.
Meski begitu, ia tak mempermasalahkan politikus yang memiliki hubungan kekerabatan dengan politikus lainnya yang sudah sukses namun tetap merangkak dari bawah.
Mardani mencontohkannya dengan Puan Maharani.
"Sempat mulai dari Ketua Bapilu Jateng, lalu maju sebagai Anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah," jelas politikus yang pernah menggagas gerakan #2019GantiPresiden ini. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PKS Kontra Dinasti Politik, tapi Usung Kerabat Ma'ruf dan SBY"
