"Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di tengah pandemi ini masih dipersoalkan hingga saat ini. Pelbagai kecurigaan mengemuka, dari peluang adanya joki hingga nepotisme serta konflik kepentingan mewarna kehadiran program Karu Prakerja tersebut. Salah satunya soal penunjukan mitra pelatihan Ruangguru dalam program berbujet Rp20 triliun," ungkapnya.
Karyono mengatakan, perselisihan kebijakan di lingkungan pemerintah belum berhenti sampai di situ. Silang pendapat kembali terjadi saat Plt Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan kebijakan transportasi online tetap diperbolehkan mengangkut penumpang. Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan aturan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Situasi tambah runyam, lanjut dia, saat Belva Devara dan Andi Taufan dua staf khusus milenial membuat langkah blunder. Langkah dua staf khusus presiden tersebut membuat publik marah. Akhirnya Belva Devara mundur dari stafsus presiden karena keterlibatan perusahaan platform Ruangguru yang dikelolanya dalam program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp5,6 triliun dipersoalkan.
Mundurnya Belva disusul Andi Taufan koleganya sesama Stafsus Presiden Jokowi. Pasalnya, CEO Amartha ini mengirim surat atas nama staf khusus kepada seluruh camat di Indonesia agar bekerja sama dengan perusahaan Amartha.
"Tak berhenti disitu, soal larangan mudik juga menimbulkan polemik dan membingungkan sebelum akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang mudik bagi seluruh masyarakat. Padahal sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah tidak bisa melarang masyarakat mudik," ujarnya.
Selain itu, sambung dia, kebijakan terbaru yang menimbulkan kontroversi adalah kebijakan Kementerian Perhubungan yang membuka peluang untuk mengizinkan semua moda transportasi beroperasi kembali di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan ini dipersoalkan sejumlah pihak.
Karyono menganggap, kebijakan ini dinilai tidak konsisten. Betapa tidak, di satu sisi pemerintah melarang mudik dan menganjurkan masyarakat untuk tinggal di rumah selama musim pandemi, tapi di sisi lain ada kebijakan baru yang membuka seluruh moda transportasi beroperasi lagi.
Di samping itu, Karyono menilai, kebijakan ini juga bertolak belakang dengan 5 kepala daerah yang mengajukan permohonan penghentian kereta api karena wilayahnya menjadi zona merah. Dengan kebijakan baru di bidang transportasi ini bisa memupus harapan 5 kepala daerah. "
