Tak pelak, kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang baru saja dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini justru menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat," ucapnya.

Karyono berpendapat, jika kebijakan ini tetap dijalankan, banyak pihak menilai justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat termasuk mudik, meskipun pemerintah tetap melarang mudik. Maka semestinya pemerintah harus tegas dengan kebijakan larangan bepergian ke luar kota terutama dari zona merah untuk mencegah penyebaran virus Corona. Justru yang terpenting adalah pembatasan pergerakan orang agar kasus positif COVID-19 dapat segera ditekan dan perekonomian kembali pulih

"Perbedaan kebijakan ini menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam upaya mengatasi penderitaan rakyat akibat COVID-19. Akibat komunikasi yang buruk, telah menimbulkan kegamangan masyarakat yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian penanganan Corona," ungkap Karyono.

Oleh karenanya, kata Karyono, untuk mengakhiri pandemi ini secepat-cepatnya sesuai dengan keinginan Presiden, maka diperlukan kebijakan yang konsisten dan kepemimpinan satu komando. Selain itu, perlu memperbaiki pola koordinasi dan sistem komunikasi yang sinergis.

"Hal yang tak kalah penting adalah menyingkirkan ego sektoral yang menjadikan bencana Corona sebagai komoditas politik maupun komoditas bisnis dan ekonomi yang memanfaatkan situasi," katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Sejumlah Langkah Blunder Para Pembantu Presiden dalam Menangani Corona"