POLITIKAL.ID - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau Kepala BP2MI Benny Rhamdani mendapat sorotan.
Benny Rhamdani diduga melakukan manuver curang untuk memenangkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud di luar negeri.
Sebagai Kepala BP2MI, Benny Rhamdani tercium memanfaatkan kekuasaannya dalam memobilisasi pekerja migran Indonesia untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Hal ini diperkuat dengan beredarnya exit poll Pilpres 2024 WNI di luar negeri, Ganjar-Mahfud mendapat suara lebih dari 50 persen.
Diduga Benny Rhamdani memainkan abuse of power untuk para pekerja migran Indonesia.
Dugaan kecurangan ini tercium oleh Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba.
"Berdasarkan exit poll yang tersebar luas di media sosial, pasangan tersebut menang Pemilu di banyak lokasi di luar negeri. Di antaranya, di Australia, Hong Kong, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Timor Leste. Paslon itu disebutkan hanya kalah di Arab Saudi dan Timur Tengah," kata Wijaya, Sabtu (10/2/2024).
Wijaya lantas meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas untuk Benny Rhamdani.
Terlebih, Benny adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura, partai politik yang mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
"Aksi Benny itu patut dipertanyakan dan ditindak Presiden," ungkap Wijaya.
Ia menganggap Benny Rhamdani kerap kebablasan dalam bermanuver selama menjabat Kepala BP2MI.
"Bahkan, beliau sampai memimpin demo di depan Istana Negara untuk men-downgrade capres lain sebagai terduga pelanggar HAM, agar tak bisa masuk Istana apabila menang Pilpres," kata Wijaya.
Ia menghormati pilihan politik Benny di Pilpres 2024, tetapi manuver politik yand dilakukan Kepala BP2MI itu menyalahi etika sebagai pejabat publik.
"Memang haknya beliau mendukung paslon tertentu. Tapi, alangkah baiknya tak diumbar ke publik, cukup saat di bilik suara. Agar tak timbul kegaduhan, perpecahan di PMI maupun institusi BP2MI," ungkapnya.
(REDAKSI)
