POLITIKAL.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak terlihat menghadiri pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Istana Negara, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Padahal pelantikan itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno terlihat mengambil tempat di pinggir ruang pelantikan.

Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Justru KSP Moeldoko yang juga purnawirawan Jenderal TNI, tidak hadir dalam pelantikan tersebut.

AHY enggan menanggapi ketidakhadiran Moeldoko dalam pelantikan Menteri yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Waduh," kata AHY di Kementerian ATR/BPN.

Menurut AHY, usai dilantik jadi Menteri ATR/BPN ia hanya ingin fokus melanjutkan program dan tugas yang telah diberikan Presiden Jokowi.

Selain AHY, Hadi Tjahjanto juga dilantik menggantikan Mahfud MD sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).

Selepas pelantikan, AHY dan Hadi Tjahjanto bersama-sama datang ke Kementerian ATR/BPN untuk serah terima jabatan.

"Semoga di delapan bulan terakhir ini saya bisa meneruskan apa yang beliau (Hadi Tjahjanto) telah rintis dan jalankan dengan baik," ujar AHY.

"Ada target-target pencapaian, termasuk bagaimana kita bisa menuntaskan 120 juta target bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian, sertifikasi elektronik dan isu-isu sengketa yang masih tersisa," tambah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sebelumnya, hubungan AHY dan Moeldoko sempat memanas karena bersebarangan soal arah politik terkait partai Demokrat.

Moeldoko pernah terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021.

Terpilihnya Moeldoko di saat Demokrat masih dimpin AHY selaku Ketua Umum.

Diketahuhi KLB yang mengukuhkan posisi Moeldoko tersebut, digagas oleh sejumlah politisi Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY.

Beberapa tokoh di balik KLB itu adalah Marzuki Alie dan Jhoni Allen.

Polemik di tubuh Demokrat tersebut sempat memanas hingga masuk ke ranah hukum.

Tetapi, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022.

Meski Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), MA kemudian menolaknya pada 10 Agustus 2023.

Dengan demikian, kepemimpinan AHY di Partai Demokrat berlanjut.

Bahkan Demokrat kini masuk dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

(REDAKSI)