POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Indonesia bakal menggelar pelaksanaan musyawarah Nasional yang ke-VI.
Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2021 di Samarinda. Terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan yakni, tema besar yang diangkat pada Munas AP HTN-HAN ke VI tentang penguatan sistem Perundang-undangan & hubungan pusat - daerah.
"Kedua tema ini kami rangkaian menjadi satu tema besar dengan argumentasi, saat ini masyarakat dihadapkan pada regulasi dan legislasi, terutama terkait dengan over regulation atau membengkaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia," ujar Plt Ketua Umum AP HTN-HAN, Prof Suko Wiyono.
Lanjut kata dia, Ini belum termasuk dengan begitu banyaknya produk perundang-undangan yang nir-partisipasi masyarakat secara luas. Begitupun dengan isu hubungan pusat dan daerah, yang bagi kami sudah seharusnya ditinjau ulang saat ini. Selain evaluasi soal otonomi khusus di Aceh dan Papua, persoalan kewenangan atau urusan pemerintahan, keuangan, dan produk hukum, juga akan menjadi concern kami.
Munas AP HTN-HAN ke VI ini akan dihadiri Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah AP HTN-HAN yang terdiri dari 28 kepengurusan di semua daerah di Indonesia. Selain peserta penuh, juga akan dihadiri oleh peserta peninjau.
"Munas AP HTN-HAN ke VI akan diselenggarakan dengan menggabungkan metode daring dan luring," imbuhnya.
Namun pada prinsipnya, munas tersebut akan dilaksanakan secara daring, sedangkan luring hanya dilaksanakan secara teratas saja.
Seluruh kegiatan rangkaian Musyawaran Nasional APHTNHAN VI -Kalimantan Timur dilaksanakan dengan metode daring – virtual seminar dan luring terbatas.
Pelaksanaan MUNAS dilaksanakan dengan Virtual by Zoom Meeting, pemilihan atau penghitungan suara By E -Voting, lalu pelaksanaan dengan Protokol COVID 19.
"Munas AP HTN-HAN ke VI ini akan didahului dengan Seminar Nasional terlebih dahulu, yang akan diselenggarakan pada hari pertama, tanggal 3 Februari 2021," ucapnya.
Adapun narasumber pada seminar nasional ini antara lain : Prof Maria Farida Indrati, Guru Besar FH-UI dan Hakim MK 2008-2018), dan Prof Ni’matul Huda, Guru Besar FH-UII.
Sedangkan Menkopolhukam, Prof Mahfud MD akan bertindak sebagai Keynotes Speech, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor akan menyampaikan Opening Speech dalam kegiatan seminar nasional tersebut.
Disamping memilih kepengurusan baru, Munas AP HTN-HAN ke VI ini akan memberikan rekomendasi-rekomendasi atas respon terhadap situasi kebangsaan yang berkembang akhir-akhir ini.
"Sebab bagi kami, bersikap terhadap situasi kebangsaan tersebut, adalah tanggungjawab intelektual kami demi penataan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik. (001)
