POLITIKAL.ID - Belum selesai gonjang ganjing muncul usai diundurnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kaltim di Berau, isu kembali muncul sehubungan dengan pekan olahraga provinsi yang digelar rentang 4 tahun sekali ini.
Kali ini, bukan soal pengadaan dan venue, melainkan isu adanya atlet-atlet luar daerah Kaltim yang ikut ambil bagian dalam pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.
Isu mulai beredar di media sosial.
Perihal itu, tim redaksi kemudian mempertanyakan kepada beberapa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di beberapa daerah.
Keseluruhnya menyatakan tegas. Menolak hadirnya atlet luar daerah Kaltim untuk bertanding di Porprov VII Kaltim di Berau.
Kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem, dihubungi pada Kamis (10/11/2022) malam dengan keras menolak itu.
"Ini dibayangkan saja, sama seperti kita (Kaltim) yang mengadakan acara, tetapi yang berpesta adalah orang luar Kaltim. Itu jika ada atlet yang berasal dari luar dan ikut bertanding di Porprov," ucapnya.
Ahmad Aznem pun mewanti-wanti agar pihak terkait di PB Porprov Kaltim bisa mengantisipasi hal itu. Pendataan dinilai perlu dilakukan untuk menghilangkan adanya kemungkinan atlet luar yang ikut di pesta olahraga provinsi itu.
"Bisa disanksi (jika ada). Ya, ini kan pekan olahraga Kaltim. Harusnya yang bertanding juga adalah bibit-bibit atet dari Kaltim. Sangat disayangkan jika hanya karena gengsi untuk jadi juara, sampai mendatangkan atlet dari luar," ucapnya.
"Mereka (atlet) dari luar, jika ditemukan ada, bisa bertanding. Tetapi, setelah selesai Porprov pasti akan kembali lagi ke daerahnya, yang mana itu sangat merugikan Kaltim sendiri," ucapnya.
Seirama, Kadisdikpora PPU, Alimuddin Daeng juga tegas menolak hadirnya atlet luar di gelaran Porprov Kaltim di Berau.
"Yang dilarang itu ketika atlet mutasi itu tidak memenuhi ketentuan mutasi. Ketentuan itu diatur oleh cabor masing-masing, maupun di KONI. Jika tidak memenuhi itu, maka tidak boleh bermain," ucapnya.
"Porprov ini pestanya atlet-atlet Kaltim, bukan pestanya orang-orang dari luar. Porprov ini didesain untuk kemudian memperoleh atlet potensial yang akan kita persiapkan dalam PON dua tahun mendatang di Sumatera Utara dan Banda Aceh. Nah kalau atlet dari luar, menurut pengalaman, setelah ikut mungkin dapat medali dapat bonus, dia kembali lagi ke kampungnya. Ini sudah tak bisa dibiarkan," ucapnya.
Budaya-budaya itu, ia minta tak ada.
"Bagaimana Kaltim mau berdaulat, kalau hal seperti ini kita tak mampu mencetak atlet. Harusnya diberi sanksi, karena ini merugikan atlet Kaltim. Jangan dibiarkan seperti ini. Biasanya yang melakukan itu, adalah orang-orang yang tak pernah melakukan pembinaan kepada para atlet," ujarnya.
Dicontohkan, dalam proses pembinaan atlet hingga berhasil, perlu memerlukan kerja keras dan disiplin. Hal itu tak ada didapatkan oleh pihak-pihak yang hanya mendatangkan atlet dari luar.
"Bayangkan ya. saya ini kan Ketua Harian Kaltim untuk cabor renang. Pernah gak sih membayangkan bahwa anak-anak setengah 5 pagi itu sudah di kolam. Bahkan salat subuh juga di sekitaran kolam. Semua itu dilakukan agar mereka bisa dapat kesempatan bermain di pesta olahraga provinsi ataupun nasional. Bagaimana perasaan mereka jika ada justru atlet luar yang didatangkan hanya karena gengsi untuk medali," ucapnya.
Sementara itu, Muslimin, Kadisporapar Samarinda, juga menuturkan bahwa pihaknya bersama dengan pelaku olahraga lain di beberapa daerah sudah sepakat untuk menolak hadirnya atlet luar tak sesuai aturan, bertanding di pekan olahraga provinsi.
"Kami sepakat dengan beberapa kepala dinas olahraga di Kaltim, untuk tidak menerima mutasi atlet yang tidak jelas. Artinya kita tolak," ujarnya
Indikasi-indikasi adanya atlet luar dari Kaltim, sempat diungkap Muslimin.
"Misalnya ada empat daerah, yang satu tim (cabor) itu dari luar semua. Kan tidak bagus. Ini harus disikapi. Dan kami minta tim keabsahan, panitia pengarah dan pengawas KONI Kaltim untuk proteksi atlet-atlet luar yang tidak menguntungkan Kaltim," ucapnya.
Kembali pada aturan yang ada, mutasi atlet sebenarnya juga telah diatur, baik di KONI Pusat ataupun KONI Kaltim.
"Aturan jelas, kita buka aturan KONI Pusat. Ada juga aturan KONI Kaltim. Mutasi atlet itu,minimal enam bulan sebelum Porprov. Jadi kalau ada (atlet) yang baru sebulan, dua bulan sudah ikut (masuk Porprov), dapatkan KTP dapat Kartu Keluarga, itu tak bisa bertanding. Jadi sama sekali tak boleh ada toleransi. Kehadiran atlet luar yang tak sesuai aturan itu merusak jalannya Porprov Kaltim di Berau," ucapnya.
(redaksi)
