POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang proses belajar mengajar di pandemi Covid-19.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mempertanyakan peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menyatakan langkah yang dilakukan Nadiem hanya sebatas membuat aturan saja hingga saat ini, tanpa memberikan metode serta sistem yang bisa diterapkan siswa dan guru selama belajar dari rumah.
"Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau. Kalau belajar fisik, harus begini begitu. Di luar itu, harus belajar dari rumah. Kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live?" kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/7).
Saleh mengaku belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh Nadiem di masa pandemi Covid-19.
Begitu juga, lanjutnya, Nadiem tidak menyediakan sama sekali fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Dia berpendapat proses belajar mengajar yang berlangsung saat ini belum ideal.
Menurutnya, Kemendikbud tidak mengambil inisiatif untuk mengelola proses belajar mengajar serta cenderung membiarkan masing-masing sekolah menentukan dan mendesain sendiri pola belajar yang hendak diterapkan.
Ketua DPP PAN itu berkata, situasi ini mengakibatkan banyak siswa tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring karena tidak memiliki fasilitas dan akses internet di rumahnya.
Dia pun mengingatkan Nadiem bahwa kegelisahan orang tua siswa terkait pelaksanaan proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 sudah semakin tinggi.
Menurutnya, orang tua masih khawatir untuk mengizinkan kembali anak belajar di sekolah karena penyebaran Covid-19 di Indonesia masih berada di angka yang tinggi.
"Di satu sisi, orang tua ingin agar anaknya bisa segera kembali belajar di sekolah sebagaimana biasanya. Sementara di sisi lain, kurva penyebaran Covid-19 masih belum turun. Bahkan, kemarin diumumkan kasus positif corona sudah mencapai lebih 100 ribu orang," tuturnya.
Saleh juga mengatakan Nadiem terkesan menganggap semua siswa dan orang tua memiliki akses internet untuk belajar online.
Menurutnya, Nadiem seharusnya memikirkan untuk mensubsidi biaya pulsa internet siswa yang terpaksa mengikuti PJJ di tengah pandemi Covid-19.
"Padahal, anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan itu besar. Menurut UU, 20 persen dari total APBN adalah untuk pendidikan. Di tengah pandemi seperti ini, uang sebanyak itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan secara bijaksana," tutur Saleh.
Guru sebelumnya telah beberapa kali menagih Nadiem untuk melakukan penyesuaian kurikulum di tengah pandemi virus corona.
Mereka menilai proses pembelajaran saat ini tidak bisa dipaksakan sesuai kurikulum 2013.
"Sekarang-sekarang ini kan [soal pencapaian kurikulum] hanya imbauan saja. Pandemi ini kan sudah lama. Kok, lama sekali mengambil keputusan untuk mengubah kurikulum itu," ujar Fahmi Hatib, guru SMA Negeri 1 Monta di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dikutip dari CNNIndonesia.com Senin (27/7).
Penyesuaian kurikulum, menurutnya, perlu dilakukan pemerintah pusat untuk membantu jalannya pembelajaran pada masa pandemi. Sebab kegiatan belajar-mengajar tak bisa berjalan normal. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PAN Pertanyakan Peran Nadiem Atur Belajar di Masa Pandemi"
