POLITIKAL.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal kode reshuffle kabinet yang belakangan dilempar lagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait reshuffle, Hasto mendorong parpol yang mencalonkan sosok 'Antitesis Jokowi' agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Diketahui, baru Nasdem yang mencalonkan Capres 2024.
Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai Capres.
Sementara, banyak pengamat politik menilai Anies Baswedan merupakan antitesa Jokowi.
Hasto mulanya mengatakan reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi.
Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.
"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden.
Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', Jumat (30/12/2022)
Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.
Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.
"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan.
Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," kata Hasto.
"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China.
Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan.
Kemudian kita harus mengimpor beras, yang secara politik ekonomi PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita ingin impor beras," imbuhnya.
Hasto mendorong agar seluruh menteri-menteri Jokowi bekerja keras sebelum periode berakhir pada 2024.
Apabila ada menteri yang nantinya kena reshuffle, Hasto meminta agar keputusan Jokowi itu tak dikaitkan dengan persoalan politik.
"Nah PDIP mendorong agar dalam tahun-tahun menjelang tahun 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legasi pada kementerian yang dipimpinnya.
Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya, jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle.
Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung parpol yang telah mengusung capres yang menurutnya menjadi antitesis dari Presiden Jokowi.
Dia mendorong parpol itu menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Namun dalam sistem presidensial karena ada partai yang telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa dari Presiden Jokowi.
Tentu saja ada suatu landasan konstitusional tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," katanya.
"Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapat enaknya, ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif.
Itu sikap dari PDI Perjuangan," imbuh dia. (*)
