POLITIKAL.ID - Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menginstruksikan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Hal ini terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim, pemangkasan anggaran ini tak mengganggu pembangunan infrastruktur IKN di Kalimantan Timur.

Ini sebagaimana disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan pembangunan IKN terus berlanjut memasuki tahap dua.

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," kata Basuki, Sabtu (15/2) dikutip dari CNN.

Lebih lanjut ia mengatakan, infrastruktur IKN telah disetujui pemerintah pusat dengan menggunakan APBN sekitar Rp48,8 triliun dan dukungan skema pembiayaan selain APBN.

Basuki pun menjelaskan pembangunan tahap dua meliputi perkantoran legislatif dan yudikatif. Pembangunan dimulai pada April 2025.

Hal ini bertalian dengan rencana IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Pembangunan tahap dua juga diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya.

"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," ucap dia.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT) masih dalam tahapan pelelangan.

"Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," kata Basuki.

(*)