POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Tahapan pemilihan umum (pemilu) sedang berjalan saat ini.

Verifikasi faktual (Verfak) perbaikan sedang bergulir terlebih terhadap partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2024.

Untuk itu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu didengungkan penyelenggara pemilihan umum terutama dari Badan pengawas pemilu (Bawaslu).

Terkait hal tersebut, Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tasya mengatakan pemerintah berupaya ikut mensukseskan gelaran rutin lima tahun sekali yang telah ditetapkan Undang – Undang tersebut.

Peran tersebut tentunya tidak hanya mengakomodir anggaran semata. Namun lebih dari itu, yakni turut berperan melakukan komunikasi yang sinergis kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu agar tercipta situasi aman, lancar, tertib dan damai.

Sesuai pasal 434 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pertama, penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.

Lalu penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.

Serta pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan pemilu.

Selain itu pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemilu.

Kemudian kelancaran transportasi pengiriman logistik.

Lalu pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

Untuk itu, segala potensi keberpihakan ASN terhadap parpol dan calon legislatif menjadi perhatian lebih kendati ASN memiliki hak suara untuk memilih.

“Netralitas ini penting. Sebab ada sanksi jika terbukti melanggar, risikonya kalau pelanggaran sedang saja ada di karir, sulit naik pangkat. Jadi kalau mau ikut berpolitik ya pensiun saja,” kata Ridwan Tassa di acara Rakor Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Samarinda hari Senin (21/11/2022) di salah satu Hotel bilangan Jalan Mulawarman.

Selain itu ia menyebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun selalu memberikan arahan kepada ASN di lingkungan pemkot kendati kepala daerah Samarinda berlatar pimpinan salah satu parpol di Kaltim.

“Pak wali kota selalu berpesan kepada ASN untuk tetap fokus  bekerja di pemkot. Urusan politik biar Parpol saja yang mengurusi,” terangnya. (*)