POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Distribusi anggaran Covid-19 memunculkan pertanyaan publik kota Samarinda.

Hal ini lantaran anggaran sebesar 350 Miliyar masih minim terserap.

Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Samarinda menggelar unjuk rasa di depan pagar kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.

Dalam aksi tersebut mahasiswa menyampaikan orasi politik dan membakar ban di jalan raya, dengan pengawalan aparat keamanan dari polsek Samarinda Kota dan Pamdal.

Wahyudi Korlap Aksi mengatakan, kelompoknya membawa 4 tuntutan yang ingin di sampaikan ke DPR dan yang menjadi fokus terkait tuntutan transparansi anggaran Covid-19.

"Tuntutannya ini ada empat, yang pertama adalah transparansi anggaran dana Covid yang dibagi menjadi 3 aspek, yang pertama bidang kesehatan, yang kedua bidang ekonomi dan yang ketiga bidang jaring pengaman sosial," kata Wahyudi, Kamis (16/7/2020).

Lebih lanjut Wahyudi menjelaskan, aksi ini merupakan hasil dari laporan masyarakat, yang mengadu soal transparansi anggaran.

Saat ini Permahi telah memberikan surat ke BPK untuk memeriksa penyaluran bantuan dan penyerapan anggaran bantuan dalam masa pandemi Covid-19.

"Urgensinya kami turun bukan untuk mencari eksistensi, tapi memang hari ini masyarakat banyak melaporkan ke lembaga kami bahwa transparansi anggaran tidak tepat sasaran. Makanya hari ini gerakan-gerakan rakyat akan kami lakukan. Termasuk gerakan Konstitusional, Insya Allah besok (Jumat, 17/7/20), surat telah dilayangkan untuk segera mengaudit lembaga-lembaga yang menangani Covid-19 ini," bebernya.Dalam aksi tersebut juga massa ditemui beberapa anggota dewan yang bermaksud untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Salah satunya H. Subandi Wakil Ketua III Fraksi PKS yang mengamati mahasiswa selama menyampaikan aspirasi hingga aksi selesai.

( Redaksi Politikal - 001 )