POLITIKAL.ID - Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membuat gaduh Kalimantan Timur (Kaltim), terkait pernyataanya mengenai pemindahan Ibu Kota Negara.

Cak Imin menganggap pemindahan IKN ke Kaltim tidak efektif mengingat daerahnya yang masih dipenuhi dengan hutan.

Hal inilah lantas memancing reaksi warga Kaltim.

Sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara pun ikut bereaksi.

Mereka, mengekspresikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap pernyataan yang dilontarkan di masa politik tersebut.

Seperti disampaikan Ketua Dewan Adat Dayak Kutai Kartanegara, Agus Talis Joni yang mengaku keberatan atas pernyataan cawapres nomor urut 1 tersebut.

"Saya pribadi dan atas nama lembaga keberatan dengan statemen Cak Imin. Beliau beranggapan Kalimantan masih hutan dan masih belum layak jadi IKN," ujar Joni- sapaan akrabnya, Jumat (1/12/2023).

Ia pun meminta agar Cak Imin lebih dulu datang ke Kalimantan untuk melihat kondisi yang ada.

Menurut Joni, pernyataan Cak Imin sangat mencederai perasaan dan hati warga Kalimantan yang dinilai belum siap dengan pemindahan IKN. 

Padahal, masyarakat Kaltim khususnya, sejak awal siap lahir batin dalam mendukung, mengawal, dan menerima pemindahan IKN ke wilayahnya.

"Kalau ada orang yang tiba-tiba di tengah jalan membuat statemen seperti itu, itu bukan jualan politik yang bagus, kalau menurut saya. Itu malah mencederai perasaan dan hati masyarakat Kaltim khususnya masyarakat adat," ungkapnya.

Joni mengungkapkan, Indonesia membutuhkan calon pemimpin yang mendukung program pemerintah, terutama mengenai keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Dengan adanya IKN di Kaltim, saya kira akan terjadi pemerataan pembangunan dari barat ke timur, pemerintah tidak terfokus di jawa saja," ucapnya.

Hal senada juga diutarakan Ketua Kelompok Bubuhan Banjar (KBB) Kutai Kartanegara, Rakhmadi.

Ia mengungkapkan, warga asli Kalimantan sejak awal siap menerima Ibu Kota Nusantara.

Menurutnya, pemerintah pusat juga telah banyak menggelontorkan anggaran untuk membangun IKN di Kaltim. Bila tak berlanjut, maka sudah kepalang tanggung dan mubazir.

"Itu politiknya Cak Imin saja untuk mencari simpati orang, supaya dia terpilih, kalau saya lihat dan saya dengar informasi, Cak imin merasa pembangunan tidak merata, sementara itu sudah dibuat Undang-undang," kata Rakhmadi.

"DPR sudah membuat UU soal IKN, masa kita tidak taat dengan itu. Jangan sebut di sini hutan, dengan IKN berpindah ke Kaltim pemukiman bisa ditata kembali," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua IKA Pakarti Kutai Kartanegara, Slamet Hadi Rahardjo mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini masih mendukung keberadaan IKN.

Ia pun meminta, agar Cawapres nomor urut 1 tersebut kembali datang ke Kalimantan untuk melihat kondisi terkini dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Cak Imin kan sudah pernah kesini, bisa dilihat Kalimantan hutan atau bukan. Dengan masuknya IKN, banyak diuntungkan Kalimantan, ini juga apresiasi pemerintah pusat terkait dengan kontribusi Kalimantan ke pemerintah pusat," pungkasnya. (redaksi)