POLITIKAL.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung wacana kepala daerah dipilih langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan ini sebagaimana disampaikan Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf.
Ia menyepakati bahwa kepala daerah yang selama ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat harus di evaluasi.
"PKS mendukung wacana pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," kata Muzammil dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).
Ia mengatakan anggaran pilkada langsung yang besar bisa dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Muzammil pun mengungkapkan Pilkada 2017 dan 2024 telah menggunakan anggaran negara hingga sekitar Rp80 triliun.
"Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya," tuturnya.
Selain anggaran yang besar, pilkada langsung juga dinilai berpotensi menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Kemudian, kata Muzammil, kadang ada diskriminasi yang dilakukan kepala daerah terpilih pada wilayah yang tak mendukungnya.
"Terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan biaya pemilihan kepala daerah di Indonesia masih cukup mahal.
Oleh karenanya ia menyatakan perlunya perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.
Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
Oleh karenanya Prabowo melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Hal ini kata Prabowo sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.
(*)
