POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang keyakinan politikus PDIP soal isu SARA tak akan pengaruhi pemilihan calon Kapolri.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan I Wayan Sudirta mengaku tidak percaya ada isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan masuk masa pensiun pada Januari 2021.
Menurutnya, isu-isu tersebut hanya akan menjadi angin lalu bila benar ada dalam bursa calon Kapolri mendatang.
"Saya kok kurang percaya dengan isu [SARA] itu. Sekarang di umur Polri yang sudah ke-74, lembaganya semakin terkonsolidasi ke dalam dan semakin mantap. Walaupun ada isu, saya kira hanya sekadar isu, itu tidak bisa menjadi penentu," kata Wayan saat dihubungi, Selasa (24/11).
Ia pun meyakini isu SARA nantinya tidak akan memengaruhi pemilihan calon Kapolri pengganti Idham di Komisi III DPR.
Menurutnya, seluruh anggota Komisi III DPR adalah sosok-sosok yang kerap menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Saya yakin di Komisi III tidak akan berkembang soal SARA itu, karena anggota Komisi III kan anggota MPR juga, yang dalam setahun berkali-kali mengadakan sosialisasi empat konsensus kebangsaan. Di situ ada pencerahan tentang nilai-nilai Pancasila dan permasyarakatan konsep Bhineka Tunggal Ika," ujar Wayan, yang juga merupakan Kuasa Hukum Ahok di kasus penistaan agama itu.
Pun begitu dengan isu geng. Menurut Sudirta, isu itu juga hanya akan menjadi angin lalu karena proses pemilihan Kapolri dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), kemudian ke Presiden, serta berakhir di DPR dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan."
Wayan berkata, calon Kapolri yang tidak memenuhi kriteria tidak akan bisa terpilih walaupun didukung oleh geng yang kuat.
"Katakanlah gengnya kuat, kalau kriteria dan persyaratannya tidak terpenuhi belum tentu bisa lolos. Jadi saya kurang percaya geng itu bisa dominan mempengaruhi pencalonan Kapolri," ujar dia.
Di sisi lain, Wayan menyebut Kapolri mendatang harus lebih bisa mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya dengan menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal.
Menurutnya, kriteria calon Kapolri mendatang antara lain jujur, pintar, berani, kuat dalam membangun jaringan, memiliki loyalitas yang tinggi, serta mampu mengorganisasi jajaran dengan baik.
"Kapolri mendatang harus mampu mengorganisir jajaran dibawahnya dengan baik, terutama kapolda dan kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh-sungguh.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mensyaratkan seorang calon Kapolri harus beragama tertentu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, setidaknya terdapat 11 pati Polri berpangkat komjen yang berpeluang menjadi pengganti Idham.
Mereka antara lain Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto.
Kemudian Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Wakil Kepala BSSN Komjen Dharma Pongrekun, Ketua KPK Firli Bahuri, Sekretaris Utama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo, serta Irjen Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto.
Sementara di jajaran polisi berpangkat irjen, dikabarkan terdapat tiga nama yaitu Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kapolda Jawa Barat Ahmad Dofiri.
Namun, tiga pati Polri berpangkat irjen ini harus naik pangkat menjadi komjen lebih dahulu untuk bisa bersaing dalam bursa calon Kapolri pengganti Idham. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Politikus PDIP Sebut Isu SARA Bukan Penentu Calon Kapolri"
