POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Puluhan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalan Aliansi Kaltim Melawan melakukan unjukrasa di depan pintu pagar DPRD Kaltim, Kamis (13/8/2020).

Menggunakan mobil pick up dan speker, suara lantang mahasiswa dan buruh terdengar keras menghantam pintu dewan perwakilan rakyat.

Spanduk dan poster dipegang berjejer rapi sebagai alat penyampai tuntutan dan sikap masa menolak RUU Omnibuslaw atau RUU Ciptakerja.

Kordinator Serikat Buruh SBS 92, Sultan mengatakan UU Omnibuslaw melanggar hak asasi manusia.

"Aturan ini tidak menusiawi," ujar Sultan.

Dirinya menyebutkan jika Omnibuslaw diterapkan, pasal-pasal yang tadi melindungi kepentingan rakyat atau buruh bisa diterabas karena alasan kepentingan modal besar.

Ditengah situasi pandemi covid - 19 atau virus corona, ketidakpastian hidup layak menjadi realita yang dihadapi buruh saat ini.

Berimbas terhadap ekonomi yang menurun, berdampak terhadap phk massal buruh yang hingga saat ini belum semuanya mendapatkan pesangon sesuai ketentuan.

"Kesejahteraan hanya omong kosong belaka, pemerintah abai terhadao nasib buruh," imbuhnya.

Selain itu, masa juga menuntut agar RUU PKS segera disahkan untuk menjadi UU sebagai jaminan perlindungan korban kekerasan seksual dan menindak tegas pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.

Tuntutan lainnya adalah penolakan terhadap rencana zonasi pesisir pantai sebagai pusat bisnis.

"Perda zonasi pesisir pembahasannya ditunda karena tidak melibatkan masyarakat dan nelayan," tandasnya. ( Redaksi Politikal - 001 )