POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar reses bersama secara virtual dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Pertemuan tersebut membahas mengenai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terutama di masa pandemi, mulai dari isu terkait bidang pertanian, perhubungan, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi.
Hadir dalam rapat tersebut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Awang Faroek, Hetifah Sjaifudian, Rudy Mas’ud, Budisatrio Djiwandono, dan Irwan Fecho.
Hadir juga Hadi Mulyadi selaku wakil gubernur Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK.
Hetifah Sjaifudian yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Golkar mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pertemuan-pertemuan seperti ini.
“Saya ingin peran anggota DPR RI untuk konstituennya lebih maksimal, terutama di saat-saat penuh ketidakpastian seperti di masa pandemi ini. Saat ini banyak informasi-informasi baru baik dari sisi kebijakan maupun anggaran yang perlu disampaikan dan juga mendapat masukan dari masyarakat di daerah,” ujarnya, Kamis (4/6/2020).
Hetifah yang juga merupakan wakil ketua komisi X yang membawahi bidang pendidikan, periwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga ini juga berharap, terdapat komunikasi yang erat antara pusat dan daerah terkait isu-isu pada bidang-bidang tersebut.
“Misalnya yang sedang ramai terkait new normal di bidang pendidikan. Bagaimana kesiapan Kaltim jika sekolah dibuka? Baik dari orangtua, guru, maupun sekolah. Sebaiknya aspiras-aspirasi daerah dapat dengan lancar diteruskan kepada kami secara hotline untuk membantu memutuskan kebijakan di pusat,” paparnya.
Selain itu, menurutnya koordinasi yang erat juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah pusat sampai kepada mereka yang membutuhkan di daerah.
“Di komisi X ada beberapa program yang membantu penanganan Covid, antara lain pemberian APD, reagen, dan masker. Juga beberapa bantuan untuk para relawan, atlet, dan bantuan khusus untuk objek wisata yang akan mulai dibuka dengan protokol yang ketat saat new normal. Ini semua harus dipastikan sampai.” pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)
