POLITIKAL.ID - Putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memvonis bebas terdakwa Wendy, selaku Direktur PT Multi Jaya Concept (MJC).

Buntut putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kaltim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)

Upaya hukum itu dilakukan Beskal Benua Etam, karena tidak sependapat dengan putusan banding Pengadilan Tinggi.

Sebab dalam pidana rasuah yang menyeret Wendy, Korps Adhyaksa meyakini, kalau rekan kerja dari PT Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) secara sah bersalah sebagaimana amar putusan pengadilan tingkat I, medio Februari 2024 silam.

“Kita masih sependapat dengan putusan pengadilan tingkat I. Itu yang kita perjuangkan,” jelas Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejati Kaltim, I Gusty Ngurah Agung Ary Kesuma, Rabu (28/5/2024).

Sebagaimana diketahui, kalau kasus dugaan rasuah dengan potensi kerugian negara Rp 10,7 miliar mencuat dari kerja sama yang dilakukan PT MMPH dengan PT MJC.

Pada kerja sama itu, PT MMPH yang merupakan anak perusahaan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) perseroan daerah (perseroda) milik Pemprov Kaltim telah mengalami kerugian Rp 10,7 miliar.

Kerugian itu meliputi pembiayaan pembangunan proyek rumah kantor (rukan) The Concept Business Park di Jalan Teuku Umar, Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang Samarinda. Penawaran senilai Rp 12 miliar, dengan rencana investasi pengembalian penuh dana yang dipinjam beserta bagi hasil penjualan unit rukan yang nanti terbangun.

Namun pada akhirnya, proyek pengerjaan itu tak terselesaikan sehingga keuntungan berubah menjadi kerugian dengan hasil akhirnya, Rp 10,7 miliar. Uang miliaran itu di persidangan tingkat I dinilai sebagai kerugian penyertaan modal yang bersumber dari APBD.

Sehingga majelis hakim memutus terdakwa Wendy selaku Direktur PT MJC terbukti bersalah dengan vonis 7 tahun 6 bulan pidana penjara, beserta denda Rp 300 juta subsider 3 bulan pidana kurungan.

Selain itu, terdakwa Wendy juga dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp10.776.000.000. Wendy disebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Namun dalam perjalanannya, Wendy mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kaltim. Hingga perkara banding ini dipimpin Jamaluddin Samosir bersama Soehartono dan Masdu, memutuskan Wendy bebas dari segala tuntutan hukum, dan itu teregistrasi dengan nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR yang dibacakan pada 18 Maret 2024.

“Iya kita memperkuat (putusan Pengadilan Tipikor Samarinda). Kita tidak sependapat dengan putusan banding (Pengadilan Tinggi Kaltim) dan sependapat dengan putusan PN pertama yang sesuai dengan surat tuntutan kita,” tegas Agung

Pengajuan kasasi terhadap putusan banding itu telah dilakukan JPU pada 3 April 2024, dengan nomor 46/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tentang akta penerimaan memori kasasi.

“Setelah diajukan tinggal menunggu aja sekarang. Tidak ada batasan waktunya itu, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun baru turun putusannya. Itu semua tergantung dari MA (Mahkamah Agung) dan kita hanya menunggu saja,” pungkasnya. (*)