POLITIKAL.ID - DPRD Kaltim mengusulkan agar pada tahun anggaran 2024 untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang ada di Kaltim lewat program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kaltim.
"Peningkatan kualitas itu untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK agar siap kerja setelah lulus," kata anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub.
Rusman mendorong peningkatan jumlah lembaga sertifikasi profesi untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi 20 lembaga dari sebelumnya 17 lembaga sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi.
Selain lembaga sertifikasi, upaya lain adalah memacu kualitas kompetensi guru asesor. Menurutnya, guru asesor berperan penting dalam proses sertifikasi siswa SMK.
"Hingga pertengahan 2023, ada peningkatan kompetensi bagi 1.000 guru asesor, baik yang telah berakhir masa berlakunya, maupun yang baru bergabung," ujarnya.
Fasilitas praktikum juga menjadi sorotan pembahasan rapat DPRD dan Disdikbud Kaltim.
Rusman meminta adanya pembangunan laboratorium dan area kerja (workshop) untuk SMK dengan alokasi anggaran mencapai Rp4,1 triliun.
"Laboratorium itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran praktikum di SMK," katanya.
Komisi IV DPRD Kaltim bersama Disdikbud Kaltim, lanjutnya, juga membahas rencana peningkatan insentif dan Bosda untuk SMA dan SMK, serta kapasitas pengawas dan hal lain.
"Untuk beasiswa, tidak terjadi peningkatan signifikan pada 2024. Alokasi anggaran untuk beasiswa tetap sekitar Rp300 miliar," kata Rusman.
Dia berharap berbagai upaya itu mampu mendorong kualitas pendidikan vokasi sehingga generasi muda Kaltim siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.
"Penyusunan itu mengenai program usulan untuk 2024, mengingat Disdikbud merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran terbesar di Kaltim," ujar Rusman.
Program kerja yang dibahas Komisi IV DPRD Kaltim dengan Disdikbud mencakup pembangunan dan renovasi sekolah, sertifikasi siswa vokasi dan kompetensi guru, fasilitas praktikum, hingga Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Sejumlah sekolah yang termasuk dalam pembahasan untuk dibangun yaitu di Kutai Barat, Berau, Balikpapan, Kutai Timur, hingga Samarinda.
"Di Samarinda, bukan hanya renovasi sarana prasarana sekolah, melainkan juga gedung baru untuk SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3," kata Rusman tentang penambahan ruang kelas agar menampung sekitar 300 siswa.
Pembangunan sekolah dan gedung baru itu, lanjutnya, akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan bukan oleh Disdikbud. Tujuannya, kepastian spesifikasi teknis yang tepat dan efisien.
(Advertorial)
