POLITIKAL.ID, SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda menerima kritik yang disampaikan mahasiswa terkait penyaluran anggaran Covid-19.
Wakil Ketua III, Subandi mengatakan, dalam penyaluran dana Covid-19 diakui memang banyak mis komunikasi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat tentang penggunaan dana tersebut.
"Tadi teman-teman mahasiswa menyampaikan anggaran yang Rp 365 Miliyar itu sebenarnya Rp 350 miliyar, itu pun anggaran segitu banyak belum terpakai semua," kata Subandi, saat ditemui usai menerima aksi mahasiswa di depan gedung kantor DPRD kota Samarinda, pada Kamis (16/7/2020).
Serapan anggaran penanganan penyebaran Covid-19 baru mencapai 12.86 persen. Artinya anggaran yang terserap hanya Rp 45 miliyar saja.
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini tim gugus tugas Covid-19 yang diketuai oleh wali kota belum memaksimalkan anggaran yang telah direncanakan sejak masa awal pandemi. Sehingga masih akan terus diawasi badan legislatif.
Sementara saat ini status penyebaran Covid-19 di Samarinda sudah memasuki masa kedua setelah sebelumnya kota Samarinda memasuki tahap menghadapi new normal.
"Anggaran itu masih ada di kas daerah. Kalo ternyata nanti anggaran itu tidak terealisasi semua, nantinya anggaran itu bisa masuk sylva (Dana sisa APBD)," ungkapnya.
Dalam waktu dekat DPRD Samarinda melalui tim pansus untuk Covid-19 akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota.
Agenda tersebut dilakukan untuk mengetahui progress penggunaan anggaran masa pandemi Covid-19.
"Besok (Jumat, red) itu kami mengundang tim gugus tugas pemkot Samarinda, untuk meminta klarifikasi sejauh mana capaian-capaian penggunaan anggaran," terangnya.
Beberapa waktu lalu wali kota telah mengumumkan tahap ke III relaksasi pasca pandemi, namun saat ini Samarinda masuk lagi dalam status Zona Orange yang artinya berdekatan dengan wilayah zona Merah sehingga masih perlu mewaspadai penyebaran virus Corona.
"Sama dengan pertanyaan wartawan, kami akan tanyakan itu. apa sebabnya kok dalam waktu yang sangat singkat ini dari hijau kemudian menjadi orange angka serapan nya juga begitu minim. Itu yang akan kami pertanyakan," pungkasnya. ( Redaksi Politikal - 001 )
