POLITIKAL.ID - Tudingan konspirasi untuk memenangkan pasangan capres nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Pilprs 2024, dilontarkan oleh kubu Ganjar-Mahfud.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tengah mengumpulkan bukti dugaan konspirasi untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Tudingan ini dilontarkan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Salah satu bukti yang ditemukan TPN Ganjar-Mahfud yaitu rekaman suara yang diduga sejumlah pejabat Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu Kepala Kejaksaan, pihak Dandim ya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2," kata Todung Mulya Lubis, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (17/1/2024).
Menurut Todung, rekaman tersebut bisa berpengaruh pada perubahan pola pikir masyarakat dalam menentukan pilihannya di Pilpres 2024.
"Jadi ada impact-nya terhadap perilaku pemilih, voting behavior. Voting behavior itu bisa dipengaruhi oleh percakapan-percakapan dari pejabat, dari pemuka masyarakat," ucap dia.
Selain itu, Todung juga menyinggung video ASN di Kota Medan yang mengajak para kepala sekolah dan guru memilih pasangan Prabowo-Gibran.
Todung mengklaim, kepala sekolah dan guru mendapat iming-iming pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi yang masih berstatus calon, jika memberikan suaranya untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan ini, ini akan menjadi cacat ya buat Pemilu buat Pilpres yang kita adakan kali ini," ungkapnya.
Terkait tudingan konspirasi dari kubu Ganjar-Mahfud, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid memberi respons menohok.
Politisi Golkar ini menilai tudingan kubu Ganjar-Mahfud terlalu jauh dan tidak mendasar.
"Pikiran Bang Todung kok terlalu jauh ya. Apa indikasinya?" ungkap Nusron Wahid.
Menurut Nusron Wahid, keunggulan Prabowo-Gibran sudah tercermin dalam sejumlah hasil survei, sehingga tidak perlu mendesak dan mengiming-imingi rakyat.
"Kalau ada indikasi kecurangan menurut lawan ya silakan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Asal buktinya-buktinya kuat," kata Nusron Wahid.
Justru Nusron Wahid berbalik menuding adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dari partai politik di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Meski demikian, Nsrin Wahid tak memerinci kepala daerah dan partai yang mengintimidasi Prabowo-Gibran.
"Malah penyalahgunaan wewenang dan intimidasi terbukti ada di daerah-daerah tertentu yang kebetulan kepala daerahnya diusung dari partai yang mengusung paslon lain," ucap Nusron.
(REDAKSI)
