Soal Larangan Sekolah Luring dari Gubernur, DPRD Kaltim Mendukung
Sabtu, 24 April 2021 1:50
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Rencana Gubernur Kaltim, Isran Noor, meneruskan pembelajaran daring di provinsi ini menuai dukungan. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, menilai pernyataan orang nomor satu di Bumi Etam tersebut cukup beralasan. “Kami mendukung saja sepanjang itu demi kebaikan bersama,” ujar Rusman Yaqub, dikonfirmasi Jumat sore, (23/4/2021). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai pernyataan Gubernur Isran sudah pasti didasari pertimbangan matang. Apalagi dengan tren kasus virus corona di Kaltim yang sampai saat ini tak bisa diprediksi alias fluktuatif. Saban hari penambahan kasus positif masih ditemukan. Data terakhir Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, per Jumat ini akumulasi kasus covid-19 di Kaltim telah mencapai 67.582 atau 1816 kasus per 100 ribu penduduk dengan positif rate 25,7 persen dari kasus diperiksa. Sedangkan total kesembuhan 63.955 atau 94,6 persen dari akumulasi kasus positif dan kematian 1611 atau 2,4 persen. Menyisakan 2016 kasus aktif atau masih menjalani perawatan maupun isolasi mandiri. “Statistik tersebut tak bisa disepelekan. Itu artinya covid-19 memang belum terkendali,” tambahnya. Meski demikian, Rusman Yaqub berharap pemerintah dapat segera mencari formula terbaik bila hendak memperpanjang masa sekolah online atau daring. Pasalnya, pembelajaran tatap muka di Kaltim sudah tak terlaksana lebih setahun, sejak kasus covid-19 muncul di provinsi ini Maret 2020. Sejak itu, pembelajaran diganti secara daring. Jika tak ada inovasi, dikhawatirkan yang merugi justru para pelajar juga. “Saya takutnya bisa ada efek samping yang tak diinginkan,” terang Rusman Yaqub. Efek samping dimaksud Rusman tak lain adalah learning loss. Kondisi tersebut rentan dipicu pembelajaran yang tidak optimal. Ditambah, diberlakukannya kurikulum darurat karena pandemi covid-19. Yang terancam bukan hanya murid SD. Melainkan kalangan pelajar di tiap jenjang pendidikan. Dari TK hingga SMA. Diperburuk pelajar yang minim fasilitas pendukung untuk pembelajaran jarak jauh seperti ketersediaan gawai dan jaringan internet. “Memang harus ada kompensasi dan solusi untuk membenahi sistem belajar daring itu. Kalau tidak ada sisi yang dikorbankan. Learning loss tadi,” pungkasnya. (*)
Berita terkait