POLITIKAL.ID - Rencana pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melibatkan masyarakat melalui skema crowdfunding atau urunan mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu muncul dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Herzaky mengatakan rencana pendanaan dengan menggunakan skema tersebut hanya menandakan proyek itu tidak direncanakan dengan matang oleh pemerintah. Apalagi kata dia, selama ini pemerintah belum benar-benar terbuka kepada publik terkait pendaan pembangunan IKN. Oleh karena itu ia mempertanyakan langkah pemerintah yang tiba-tiba mewacanakan pendanaan pembangunan IKN melalui urunan. Padahal sebelumnya kata dia, pemerintah kerap kali mengklaim telah mendapatkan banyak suntikan dana dari pihak swasta. "Ini jadi pertanyaan besar kalo mendadak pemerintah merencanakan sesuatu ingin membangun sesuatu tapi kemudian pendanaan meminta masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/3). Oleh karenanya Herzaky mengatakan agar pemerintah dapat meninjau ulang skema-skema pendanaan yang diperlukan untuk proyek skala besar tersebut. Herzaky mengatakan, pihaknya juga meminta agar pemerintah dapat mencari sumber-sumber pendanaan yang lebih kreatif dan tidak lagi membebani masyarakat. "Masyarakat sudah berat bebannya, harga minyak goreng, gula, sembako sudah naik. Belum lagi kenaikan listrik dan gas, sekarang mau dimintain duit lagi untuk IKN," tuturnya. (*)