POLITIKAL.ID - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapat surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-11.AH.11.01 tahun 2020 sebagai badan hukum partai politik, Selasa (19/5). Gelora sah menjadi salah satu partai politik di Indonesia.
Partai yang dipimpin Anis Matta, mantan Presiden PKS. Tak cuma Anis, sederet nama bekas partai dakwah juga menghiasi daftar pengurus Gelora.
Anis Matta beberapa waktu lalu menyatakan Partai Gelora terbentuk karena beberapa kader terlibat dalam pusaran konflik di internal PKS.
Berdasarkan dokumen SK Kementerian Hukum dan HAM bernomor M.HH-13.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Gelombang Rakyat Indonesia periode 2019-2024 yang diterima CNNIndonesia.com, banyak nama-nama politikus eks PKS menjadi pengurus.
Sebut saja Fahri Hamzah yang menduduki posisi wakil ketua umum Partai Gelora. Fahri sendiri sempat berkonflik dengan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman. Konflik itu lantas membuat Fahri didepak sebagai kader PKS.
Kemudian mantan kader PKS Mahfudz Siddik yang menduduki posisi sekretaris jenderal Partai Gelora. Mahfudz sendiri sempat menjabat sebagai ketua Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS DPR 2009-2014.
Ada pula nama Ahmad Riyaldi yang menjadi bendahara umum Partai Gelora. Riyaldi pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Pertimbangan PKS periode 2009-2014 dan anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS.
Selain itu, terdapat nama Triwisaksana yang menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Nasional Partai Gelora. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Sani itu pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Syuro PKS. Ada pula mantan kader PKS Rofi Munawar dan Musyafa Ahmad Rahim.
Tak hanya bekas kader PKS, Partai Gelora juga diisi politikus dari partai lain, seperti Deddy Mizwar. Mantan wakil gubernur Jawa Barat itu menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Seni dan Budaya Partai Gelora.
Sebelum bergabung ke Partai Gelora, Deddy sempat bergabung ke Partai Demokrat. Bergabungnya Deddy turut mengejutkan petinggi Partai Demokrat.
Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief bahkan menyebut Partai Gelora sebagai akronim dari gelanggang orang rapuh. Sebab, diisi oleh sosok-sosok yang pernah bermukim di partai politik lain.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, Rico Marbun juga masuk dalam kepengurusan Partai Gelora. Ia menduduki jabatan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gelora.
Selain itu, ada Ratieh Sanggarwaty yang menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pelayanan Sosial. Ratieh dikenal sebagai mantan model dan peragawati terkenal di era tahun 80-an yang belakangan sempat menjadi anggota DPR dari PPP sisa jabatan 2014-2019.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfudz Siddiq mengatakan pihaknya tengah menunggu penyerahan secara seremoni dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kepada Anis Matta usai lebaran Idulfitri 1441 Hijriah.
"Insya Allah setelah lebaran akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkumham kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M Anis Matta," kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Siddiq dalam keterangan tertulis.
Mahfuz menyatakan Partai Gelora secara resmi mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai partai politik pada 31 Maret 2020. Selain kepengurusan pusat, turut didaftarkan kepengurusan di 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi, 484 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kota/kabupaten dan 4.394 dewan pimpinan cabang (DPC) di tingkat kecamatan. (*)
Artikel ini telah tayang di Cnnindonesia.com dengan judul "Penggawa Partai Gelora: 'Gerbong' PKS hingga Deddy Mizwar"
