POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Gagasan Andi Harun dan Rusmadi Wongso untuk memberikan insentif ratusan juta kepada setiap RT di Samarinda mendapat tanggapan akademisi.

Warkhatun Najidah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi salah satu pembicara yang membahas program unggulan dari Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2020, Andi Harun dan Rusmadi.

Diacaranya dialog tentang alokasi anggaran Rp 100-300 per RT per tahun, di Cafe Bagio's Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, pada Jumat (10/7/2020).

Saat diwawancarai awak media seusai dialog, Najidah menyebutkan program yang disampaikan tersebut seharusnya tidak hanya terfokus kepada Rp 100 - 300 juta itu, tetapi yang dilihat setiap keuangan negara itu apakah memiliki sistemnya.

"Dengan demikian seharusnya dapat menciptakan sistem yang bukan hanya aman pada subjek hukumnya, tetapi juga bisa tepat sasaran dan tidak melanggar hukum," ujarnya Sabtu (11/7/2020) dini hari.

Selanjutnya dirinya menyampaikan, yang menjadi kritikan disampaikannya adalah seharusnya mempunyai sistem pengawasan itu. Menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa RT masih memiliki kelemahan.

"Jangankan begitu di SKBD juga masih lemah banyak yang jebol. Korupsi itu bukan hanya terjadi by desain, tetapi juga dia tidak mengetahui atau kelalaian," imbuhnya.

Saat disinggung kongkrit dari pengawasan seperti apa yang seharusnya dimaksud. Ia menyebutkan bahwa ada lembaga pengawas keuangan Pemerintahan Kota (Pemkot) dan BPK, kendati tidak hanya bergantung di sana.

"Karena ini program keuangan harus banyak regulasi dan SDMnya juga perlu regulasi, membentuk lembaga untuk mengawasi dan mendampingi juga perlu regulasi," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)