POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) menolak PAW Ketua DPRD Kaltim, Makmur. Ketua APAMB, Bastian aksi unjuk rasa merupakan buntut dari dikeluarkannya surat DPP partai Golkar Nomor: B-600/Golkar/VI/2021 Pergantian Antar Waktu (PAW) antar ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK yang digantikan oleh Hasanuddin Mas'ud. "Sebanyak 38 ribu rekapitulasi penghitungan suara pasca DPRD Kaltim 2019, Ayahanda kami Markmur HAPK secara tidak langsung merebut suara partai. Artinya kan ada kekuatan besar dari partai politik yang ingin mengambil alih dengan cara perlawanan kudeta," ujar Bastian kepada awak media, Selasa (29/6/2021). Lanjut Bastian menambahkan, pihaknya menolak Hasanuddin Mas'ud untuk menjadi ketua DPRD Kaltim, dan pihaknya juga mendesak agar ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud untuk meminta maaf kepada Makmur HAPK dan masyarakat Berau. "Kami mendesak Rudy Mas'ud agar bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya, yang bisa memicu konflik," tegasnya. Berikut tuntutan APAMB dalam Aksi damai: 1. Menolak PAW Ketua DPRD Kaltim Drs. H. Makmur HAPK, MM. 2. Mendesak DPP Pusat Golkar mencabut surat nomor: B-600/golkar/VI/2021. 3. Menolak Hasanuddin Mas'ud menjadi ketua DPRD Kaltim. 4. Mendesak Rudi Mas'ud meminta maaf kepada Ayahanda Makmur HAPK selaku tokoh Kaltim serta Keturunan Kesultanan Gunung Tabur dan Samabliung. 5. Mendesak Rudi Mas'ud untuk membuka alasan rasional sesuai surat rekomendasi pengajuan PAW Makmur di DPP pusat. 6. Rudi Mas'ud harus bertanggung Jawab atas politik yang terjadi di partai Golkar dan harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Berau terkhusus pemilih Makmur HAPK yang berjumlah 38 ribu lebih, sebagai wujud etikad baik dan menghormati Pak Makmur sebagai senior di Partai Golkar dan Tokoh politik di Kaltim. 7. Jika terjadi konflik horizontal di Kaltim akibat keputusan yang dilakukan. (*)