POLITIKAL.ID – DPR menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS).
Ia meminta seluruh pihak bergotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana
“Bencana alam yang terjadi di Sumatera membutuhkan respons bersama,” ungkap Danang Wicaksana dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor harus segera terwujud agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
Danang menegaskan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus bergandengan tangan.
“Pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus bergandengan tangan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur bisa berjalan cepat dan tepat sasaran,” sambungnya.
Ia juga menekankan percepatan pemulihan infrastruktur harus tetap mengedepankan kualitas dan transparansi. Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Hal ini penting, kami mendapat informasi ada beberapa kendala di lapangan karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan sabotase dan menghambat pemulihan infrastruktur,” ungkapnya.
Danang menyinggung insiden hilangnya baut jembatan bailey di Aceh serta sejumlah kejadian lain yang berpotensi menghambat proses pemulihan.
Meski begitu, ia mengapresiasi peran aktif TNI-Polri dan para stakeholder yang terlibat langsung di lapangan.
“Gotong royong adalah jati diri bangsa. Dengan semangat saling mendukung, saya optimistis wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Danang menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, pengawasan, dan semangat kebersamaan.
Pemulihan Pascabencana Butuh Rp59,25 Triliun
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan anggaran pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera mencapai Rp59,25 triliun. Pemerintah menilai angka tersebut diperlukan untuk memperbaiki berbagai fasilitas strategis yang rusak akibat bencana yang melanda sejak akhir November lalu.
Dalam rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di kompleks parlemen, Banda Aceh, Selasa (30/12), Tito menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan pemulihan secara menyeluruh dan melibatkan banyak kementerian serta lembaga.
“Untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, kita memerlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara,” kata Tito.
Ia menekankan bahwa Aceh membutuhkan dana terbesar karena skala kerusakan lebih parah dibandingkan daerah lain. Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga membutuhkan dana besar, namun masih di bawah kebutuhan Aceh.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan komponen dana tersebut untuk membangun kembali fasilitas publik yang rusak. Pemerintah akan merevitalisasi kantor desa, memperbaiki fasilitas kesehatan, serta membangun jembatan yang hancur akibat banjir dan longsor.
“Seluruh K/L akan mengeroyok pekerjaan itu,” ucapnya, menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Dampak Luas Bencana
Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir November telah menimbulkan dampak luas.
Tito merinci bahwa bencana tersebut telah memengaruhi 52 kabupaten/kota di tiga provinsi.
“Ada 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota di Sumut, dan 16 lagi di Sumbar,” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana meluas hingga ke berbagai daerah dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda.
Meski sejumlah wilayah terdampak mulai membaik, Tito menekankan bahwa beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus.
“Tujuh daerah masih perlu kita konsen. Nomor satu adalah Aceh Tamiang. Kemudian Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” ucapnya.
(*)
