POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Layanan transportasi umum sudah dibuka seiring Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4/2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
SE tersebut memuat kriteria penumpang yang melakukan perjalanan harus mengantongi hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR ataupun rapid tes.
Seiring syarat tersebut sejumlah rumah sakit swasta di Samarinda membuka layanan rapid tes untuk umum dengan mematok tarif ratusan ribu rupiah.
RS Dirgahayu Samarinda, misalnya, mematok harga Rp 450.000 untuk rapid tes atau layanan paket A.
Untuk paket B harga Rp 520.000 untuk pemeriksaan rapid tes dan lab darah lengkap.
Paket C harga Rp 700.000 untuk pemeriksaan rapid tes, lab darah lengkap dan rontgen thorax dan paket D harga Rp 830.000 untuk pemeriksaan, rapid tes, lab darah lengkap, rontgen thorax dan C-reaktif protein (CRP).
Daftar harga paketan tersebut diumumkan RS Dirgahayu melalui poster dan banner digital yang disebar melalui daring dan offline.
Humas RS Dirgahayu, Lucia Ristuti Widyaningrum tak menampik hal tersebut.
Menurut dia, banyaknya permintaan dari rekanan (perusahaan) untuk tes karyawannya membuat pihaknya membuka layanan berbayar.
“Itu salah satu screening yang bisa dilakukan saat ini. Banyak karyawan habis off dan kembali bekerja, perusahaan mensyaratkan pakai surat bebas Covid-19,” kata dia.
“Karena itu kami membuka layanan itu buat orang tanpa gejala (OTG),” sambungnya.
Disinggung soal ada upaya mengkomersilkan layanan rapid tes di tengah keterbatasan alat uji dan darurat kesehatan, Lucia membantah.
Menurutnya, layanan tersebut semata-mata hanya usaha mandiri menjawab kebutuhan masyarakat umum termasuk para karyawan perusahaan.
“Karena selama ini mereka bingung mau tes dimana,” kata dia.
Sementara rapid tes yang disediakan oleh pemerintah hanya mengakomodasi orang-orang yang bergejala Covid-19.
“Lalu bagaimana dengan yang OTG. Makanya kami berupaya melakukan itu, salah satu screening yang bisa membantu pemerintah,” jelas dia.
Saat ini stok alat rapid tes yang tersedia di RS Dirgahayu sebagian pengadaan sendiri dan sebagian lagi pembagian dari pemerintah.
“Kalau untuk screening mandiri kami beli sendiri. Kala dari pemerintah untuk pasien yang dicurigai atau bergejala,” pungkas dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi M Ishak tak mempersalahkan layanan komersil tersebut.
Itu karena ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi untuk urusan tertentu termasuk para penumpang penerbangan.
“Namanya juga layanan jadi silahkan, pilihan pada masyarakat apa mau memeriksakan diri apalagi ini juga menjadi syarat untuk penerbangan, tapi mereka harus melaporkan hasilnya ke Dinkes kabupaten dan kota,” ungkap dia.
Kendati demikian, Andi meminta masyarakat harus cerdas melakukan pilihan rapid tes jika tak punya urusan tertentu. (Redaksi Politikal.Id 002)
