POLITIKAL.ID, SAMARINDA - RUU Ibu Kota Negara (IKN) sedang berproses di pemerintah pusat. Otoritas Ibu Kota Negara( IKN ) akan menjadi penanggung jawab proyek pembangunan IKN di Kaltim. Tidak ada pemilihan kepala daerah di daerah IKN nantinya. Ibu kota negara akan dipimpin Kepala Otoritas IKN yang ditunjuk langsung Presiden RI. Menanggapi hal itu, Anggota komisi III Jasno menganggapi. Tim Otoritas IKN seharusnya di isi tokoh dari Kaltim yang berkompeten. "Mestinya harus ada dong orang orang dari Kaltim yang menjadi bagian dari tim Otorita, masa orang luar semua," kata Jasno saat dijumpai di kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmad I, Jumat, (8/10/2021). Lanjut politisi PAN itu menambahkan, kepentingan daerah atau nilai kearifan lokal Kaltim wajib menjadi bagian utama dalam pembangunan IKN di Kaltim. "Kalau warga Kaltim dilibatkan, paling tidak bisa memberikan gagasan dan pandangan khususnya muatan lokal karena masyarakat Kaltim lah yang memahami budaya dan kondisinya," ungkapnya Jasno berharap, warga Kaltim bisa menjadi pelaku sekaligus motor penggerak pembangunan dan dapat terlibat sedari awal proses pengembangannya. "Jangan sampai masyarakat jadi penonton di tanah sendiri" terangnya. Saat ini, kembali beredar 4 nama calon Kepala Otoritas IKN. 4 nama tokoh ini telah beredar pada Maret 2020, namun seiring telah masuknya RUU ke DPR RI, daftar calon penguasa IKN tersebut kembali berhembus. Keempat calon Kepala Otoritas IKN di antaranya Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Permadi Soemantri Brodjonego, Tumiyana, dan Abdullah Azwar Anas. (Adv/*)