POLITIKAL.ID ,SAMARINDA - Politik uang mengintai penyelengaraan pesta demokrasi Pilwali Samarinda.

Dari kabar yang beredar bahkan sumber pendanaan diincar dari uang negara melalui pintu-pintu proyek pembangunan seperti Multi Years Contract (MYC) yang kini tengah menuai pro kontra yakni usulan proyek fly over Balikpapan dan pembangunan gedung baru 8 lantai RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

Merespon kabar tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda memastikan pihaknya telah melantik Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebanyak 1.962 orang yang nantinya akan disebar di 10 Kecamatan.

"PTPS kita ini punya tugas yang sama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) kita.

Meskipun nanti tugas pokoknya ada di TPS, tetapi setelah dilantik tugas mereka (PTPS) mengawasi tahapan sedang berjalan," ungkap Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin saat dihubungi awak media, Rabu (18/11/2020).

Harapannya, kata Muin sapaanya karibnya, petugas yang telah dilantik am dapat memaksimalkan fungsi pengawasan untuk mencegah potensi-potensi pelanggaran seperti praktik politik uang.

"Kami juga pernah mendapat laporan, maka dari Bawaslu akan selalu melakukan upaya pencegahan-pencegahan," ucapnya.