POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020

Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Budi Suryadi, berharap masing-masing pasangan calon dapat menyampaikan program unggulannya saat kampanye.

"Jadi pilkada harus jual program bukan saling menjatuhkan. Apalagi kampanye hitam yang cenderung provokatif harus dihindari.

Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan berlangsung selama 71 hari.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, tahapan ini berlangsung pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

Budi mengamati, kampanye bersifat negatif mulai bermunculan saat ini, meski tidak segencar pada masa pilkada sebelumnya ataupun Pilpres 2019 lalu.

"Media sosial di dunia maya menjadi senjata melakukan serangan ke kubu lawan.

Polisi bisa mengambil tindakan tegas akan hal ini.

Mereka kan punya tim siber yang berpatroli di dunia maya," tutur Guru Besar Bidang Sosial dan Politik ULM itu.

Dia khawatir kegaduhan di dunia maya tersebut dapat memicu keributan di dunia nyata.

Apalagi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun ini hanya memunculkan dua pasangan calon.

"Saya berharap rakyat semakin dewasa dan cerdas. Dalam demokrasi berbeda pilihan adalah hal yang wajar.

Siapa pun yang terpilih harus didukung karena itulah hasil dari sistem pemilu yang kita sepakati," timpalnya.

Di sisi lain, Budi melihat manuver politik calon gubernur Kalsel dalam memilih wakilnya sama-sama punya potensi besar yang tanpa sengaja menjustifikasi ini sebuah "perang bintang".

Muhidin yang mendampingi petahana Sahbirin Noor pernah menjabat Wali Kota Banjarmasin.

Sementara penantangnya Denny Indrayana didampingi Difriadi Derajat yang berpengalaman sebagai Wakil Bupati Tanah Bumbu.

"Para calon wakil gubernur ini sama-sama pernah menjabat di pemerintah daerah tentu memiliki trah turunan di daerah," bebernya.

Harapan besarnya, kata Budi, walaupun perang bintang tidak akan menuai luka yang tidak berkesudahan. Semua pasangan calon tetap mengabdi dan membangun Kalimantan Selatan lebih maju lagi jika terpilih.

"Jadi bukan bintang yang saling memberanguskan karena bagaimana pun mereka melayani kesejahteraan masyarakat daerah Kalsel," katanya.

Sementara itu, Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyebut, kekuatan partai politik tidak selalu berbanding lurus (linier) dengan perolehan suara kontestan Pilkada Serentak 2020.

"Meski semua partai politik di legislatif mengusung pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan peserta pilkada," katanya di Semarang, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (12/9).

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip itu mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan ANTARA terkait dengan bakal pasangan calon dari partai politik yang menguasai kursi DPRD berpeluang memenangi pilkada.

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, misalnya, PDIP yang menguasai 75% dari 45 kursi DPRD setempat (30 kursi) mengusung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Ditambah lagi PAN tiga kursi dan Partai Golkar sebagai partai pendukung tiga kursi.

Teguh Yuwono mengemukakan bahwa kekuatan partai pengusung dan pendukung tidak selalu linier dengan perolehan suara kandidat pada hari-H pencoblosan karena pilkada itu ada faktor figur dan kharisma calon.

Menyinggung soal calon peserta pilkada terpapar virus corona bakal berpengaruh pada tingkat keterpilihannya, dia mengutarakan bahwa hal itu tidak terlalu relevan dengan kondisi peserta pilkada apakah kena covid-19 atau tidak.

Menurut alumnus Flinders University Australia ini, biasanya pemilih tidak terlalu mempertimbangkan persoalan-persoalan tersebut dengan logika politik karena biasanya mereka lebih melihat pada figur yang mencalonkan diri dan kemampuan kontestan menjadi pemimpin politik.

Terkait dengan calon yang menjalani tes usap tidak mengikuti tahapan tes psikologi dan tidak menghadiri deklarasi pilkada damai karena ada dugaan terkena covid-19, menurut Teguh, hal itu tidak berpengaruh pada tingkat keterpilihan pasangan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemilih di Tanah Air bukanlah pemilih rasional. Dengan demikian, apakah bakal calon itu hadir atau tidak dalam deklarasi pilkada damai, tidak besar pengaruhnya.

"Mereka biasanya memilih atas dasar pertimbangan-pertimbangan tradisional dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi," katanya.

Teguh berpendapat bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya pada waktu normal dahulu adalah faktor ekonomi. Faktor uang ini ikut memengaruhi orang menentukan pilihan.

Namun, lanjut dia, pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, orientasinya berbeda. Orang tidak lagi berorientasi pada pencapaian uang, tetapi lebih pada bagaimana proses-proses mendekatkan diri secara daring (online) kepada masyarakat.

"Jadi, calon peserta pilkada harus pintar-pintar dalam situasi seperti ini," kata Teguh yang pernah sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip.

Ujiannya sekarang, menurut dia, apakah politik uang akan efektif pada era COVID-19 atau ada faktor lain yang lebih besar pengaruhnya? Hal ini akan diuji pada pilkada yang dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020. (*)

Artikel ini telah tayang di validnews.id dengan judul "Kampanye Pilkada Harus Jual Program, Bukan Saling Menjatuhkan" https://www.validnews.id/Kampanye-Pilkada-Harus-Jual-Program--Bukan-Saling-Menjatuhkan-xGR