POLITIKAL.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menyampaikan, partainya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja jika merugikan rakyat nantinya.

Hal itu disampaikannya saat melakukan serap aspirasi masyarakat pada Masa Reses DPR di Kecamatan Tunjungteja, Banten, Minggu (1/3/2020).

Dalam acara itu, Jazuli mengumpulkan tokoh masyarakat dari 6 Kecamatan Tunjungteja, Petir, Cikeusal, Baros, Bandung dan Pamarayan di Rumah Makan Saung Kuring Tunjungteja Petir.

Secara khusus kata dia, para tokoh masyarakat terutama kalangan pekerja (buruh) menyoroti RUU Omnibus Law yang mereka dengar hanya berpihak pada investor dan pemodal.

"Aspirasi ini kami perhatikan betul terutama menyangkut Omnibus law. Bagi Fraksi PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar," ujarnya.

"Jika nanti setelah pembahasan Omnibus Law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan dengan tegas kita akan tolak," tambahnya.

Legislator asal daerah pemilihan Banten II ini memaparkan posisi PKS yang semakin kokoh di Parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi.