POLITIKAL.ID - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengurus persoalan minyak goreng. Langkah Presiden Jokowi tersebut lantas mendapatkan Kritikan dari Partai Demokrat. Kritikan tersebut disuarakan oleh juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Herzaky menilai keputusan Jokowi tersebut membuat kabinet menjadi tidak seimbang karena ada menteri yang mendapat banyak tugas dibanding yang lain. "Ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," kata Herzaky lewat siaran pers, Rabu (25/5). Herzaky mengatakan penunjukan tersbut menunjukan masalah serius dalam manejerial. Menurutnya, ada ketergantungan yang tinggi Jokowi terhadap salah satu menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. "Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet. Mismanajemen yang mendalam," ujarnya Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tidak mempersoalkan sikap Jokowi yang kembali memberikan tugas kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi minyak goreng. Dia menekankan bahwa Presiden memiliki wewenang penuh untuk merespons dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. "Penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya, dan ini adalah kewenangan dari Presiden," pungkas Dasco. (*)