POLITIKAL.ID - DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota untuk ketatkan juru parkir (jukir) binaan.

 Hal ini disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Joha Fajal.

Joha menyampaikan dengan adanya  beredarnya di beberapa sosial media Kota Samarinda, terkait penarikan biaya retribusi parkir yang dilakukan para jukir liar di Kawasan Tepian Mahakam.

“Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menempatkan juru parkir yang sesuai yang ditentukan atau ditunjuk oleh Dinas Perhubungan (Dishub),” tegas Joha via telepon, Sabtu (1/7/2023).

Menurutnya, diperlukan adanya penegasan dan perketatan terkait jukir binaan adalah untuk meminimalisir kecemasan dan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan kendaraan.

“Jukir binaan ini kan nantinya buat masyarakat juga tenang kalau mau berkunjung di suatu tempat, dan juga harganya sesuai,” ungkap Joha.