POLITIKAL.ID - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara perihal menurunnya kepuasan terhadap kinerja presiden Joko Widodo (Jokowi). Disebut salah satu yang mempengaruhinya adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Terkait hal ini, Faldo mengatakan pemerintah selalu memperhatikan opini publik dari langkah mengambil kebijakan. Namun kata dia, Respon publik bukanlah satu-satunya tujuan dari kinerja pemerintah. "Bukan itu tujuan utamanya. Itu dampak, tujuan utama kami tentu menyelesaikan persoalan kebutuhan masyarakat untuk bangkit dari pandemi ini," ujarnya Sabtu (2/4) dilansir dari CNNIndonesia.com. Lebih lanjut ia mengatakan agar presiden tak selalu dikaitkan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Faldo, negara telah memiliki sistem ketatanegaraan, konstitusi, yang menjadi acuan dalam bernegara. Sehingga, ia menilai tak etis jika wacana perpanjangan jabatan presiden selalu dikaitkan dengan Jokowi. "Kita punya sistem dan ketatanegaraan yang berjalan, konstitusi yang menjadi acuan dalam bernegara. Di situ saja, tidak usah kita kembang-kembangkan," katanya. Dia lebih lanjut menganggap opini publik yang mendorong jabatan presiden ditambah sebagai aspirasi publik dalam berdemokrasi. Menurutnya, opini dan pendapat setiap orang harus dilindungi. "Sikapnya sejalan atau tidak dengan pemerintah, itu urusan lain. Tugas negara melindungi hak berpendapat setiap warga negara," kata dia. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebelumnya menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi anjlok imbas wacana penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode. Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengatakan tingkat kepuasan kini di angka 64,6 persen. Padahal tingkat kepuasan publik sempat mencapai 77 persen. (*)