POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Antrean panjang BBM bersubsidi di SPBU terus mendapat sorotan publik terlebih wakil rakyat Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin memberikan catatan terhadap penerapan kartu kendali (fuel card) 2.0 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bertujuan mengurai antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi untuk kendaraan angkutan barang. Menurut Fuad, peluncuran fuel card 2.0 Pemerintah Kota Samarinda bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diberlakukan di 12 SPBU Kota Samarinda mulai Selasa (26/4). "Menurut kacamata saya, antrean terjadi karena ada oknum yang memang memanfaatkan BBM subsidi untuk digunakan operasional perusahaan," beber Fuad sapaanya saat dikonfirmasi awak media, Jumat (29/4/2022). Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, hal itu bukan sebataas dugaan belaka. Ia menilai antrean yang selama ini terjadi lantaran adanya oknum yang mana BBM tersebut disalurkan kepada yang bukan berhak. "Jelas ada itu (dugaan BBM tersalur ke perusahaan, Red). Makanya saya sampaikan, supaya dari pihak terkait yang berkewenangan tolong itu ditelusuri. Fenomena seperti ini juga akan memakan korban, khususnya bagi pengusaha yang memang bergerak di bidang transportasi seperti angkutan barang," imbuhnya. "Saya bicara seperti ini karena kita melihat langsung, tempatnya banyak," ungkap Fuad lagi. Fuad kembali menyebut, antrean kendaraan di SPBU Kota Tepian yang kerap menimbulkan kecelakaan sukar diatasi bila masih ada oknum tak bertanggung jawab. Ia menyebut, meski fuel card 2.0 telah mampu mencatat transaksi pengisian BBM masing-masing kendaraan agar tak mengisi dua kali, namun hal tersebut tetap memberikan celah penyelewengan. "Fuel card 2.0 untuk membatasi pembelian BBM, itu saja. Tidak mengatur soal antrean, bagaimana kalau mereka yang memang mengambil keuntungan dari situ, memiliki armada kendaraan lebih dari 10, kemudian bikin kartu semua, tetap saja antre," sebutnya. Akan hal tersebut, Fuad meminta pihak berwenang dalam hal ini Pemkot Samarinda maupun pihak kepolisian, untuk betul-betul menertibkan persoalan ini. "Artinya, pihak yang berwenang, ini betul-betul tegas. Kalau aturan mau ditegakkan, ini yang harus ditegaskan. Antrean itu tidak bisa dihapuskan kalau mereka (oknum) masih memanfaatkan momen ini," tutupnya.