POLITIKAL.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyatakan pihaknya akan mengebut pembahasan sejumlah regulasi untuk membantu pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19). Menurutnya, salah satu regulasi yang vital untuk dibahas saat ini adalah revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Paling vital adalah revisi UU Penanggulangan Bencana," kata Ihsan dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Dia menerangkan pihaknya ingin memberikan kekuatan yang lebih kepada pemerintah lewat revisi UU Penanggulangan Bencana. Ihsan membeberkan beberapa poin penting dalam revisi itu yakni terkait susunan organisasi tata kerja (SOTK) lembaga, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hingga masalah anggaran.

Menurutnya, untuk menjajaki revisi regulasi itu pihaknya akan menggelar rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam waktu dekat.

"Kami sudah jadwalkan untuk rapat kerja dengan BNPB dan Menteri Sosial khusus soal corona," tutur Ihsan.

Selain itu, dia melanjutkan, pihaknya juga akan segera membahas sejumlah masalah atau dampak virus corona yang terkait dengan Kementerian Agama. Menurutnya, Komisi VIII DPR RI juga segera membahas realokasi anggaran di Kementerian Sosial dan Kementerian Agama guna membantu penanganan penyebaran virus corona di Indonesia.