POLITIKAL.ID – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menunda sementara keberangkatan umrah 2026 menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Situasi keamanan penerbangan yang belum stabil akibat ketegangan antara Iran dan Israel membuat pemerintah memprioritaskan keselamatan jemaah, bahkan membuka kemungkinan dampak terhadap penyelenggaraan haji mendatang.
Kebijakan penundaan ini diberlakukan secara nasional dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran daerah, termasuk di Kalimantan Timur.
Kemenag Instruksikan Penundaan Keberangkatan Umrah
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Mohlis Hasan, menegaskan bahwa arahan penundaan sudah disampaikan pemerintah pusat sejak 28 Februari 2026.
“Pak Menteri sudah mengimbau beberapa penerbangan menuju Arab Saudi yang berpotensi mengalami penjadwalan ulang agar dilakukan penundaan ataupun pembatalan. Kuncinya adalah memastikan penerbangan aman,” ujar Mohlis, Senin (2/3/2026).
Ia meminta seluruh calon jemaah tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari maskapai serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurutnya, maskapai memiliki sistem pemantauan keamanan yang terhubung dengan otoritas internasional.
Sejumlah maskapai seperti Saudia, Garuda Indonesia, dan Qatar Airways terus memantau kondisi jalur udara menuju Arab Saudi.
“Yang tahu betul kondisi keamanan penerbangan itu maskapainya. Jadi jemaah harus mengikuti informasi resmi dari mereka,” tegasnya.
Konflik Timur Tengah Picu Kekhawatiran Jalur Udara
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu lintasan udara internasional. Jalur menuju Arab Saudi melewati sejumlah wilayah strategis yang terdampak dinamika konflik.
Mohlis mengingatkan bahwa perang modern memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan penerbangan sipil.
“Sekarang ini perang bukan seperti dulu. Tinggal pencet tombol. Kita khawatir kalau ada rudal yang melintas di jalur penerbangan,” ujarnya.
Sejumlah travel di Kalimantan Timur telah menghentikan sementara keberangkatan baru. Sementara jemaah yang sudah berada di Arab Saudi tetap melaksanakan ibadah sesuai jadwal.
Haji 2026 Masih Dipantau, Keamanan Jadi Syarat Utama
Selain umrah, perhatian juga tertuju pada penyelenggaraan haji 2026. Kuota haji Kalimantan Timur tercatat sebanyak 3.189 jemaah, dengan jadwal masuk embarkasi pada 25 April dan keberangkatan kloter pertama 26 April.
Jika konflik berkepanjangan, potensi penyesuaian jadwal tetap terbuka. Namun hingga kini belum ada keputusan pembatalan resmi untuk haji.
“Syarat wajib haji itu aman, mampu, dan sehat. Kalau negeri yang dituju tidak aman, maka tidak wajib berangkat,” jelas Mohlis.
Kemlu Surati Kementerian Terkait untuk Mitigasi Risiko
Langkah penundaan juga diperkuat oleh surat resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Melalui surat bernomor 00519/PK/03/2026/68/11, pemerintah meminta langkah antisipatif guna melindungi Warga Negara Indonesia dari risiko konflik bersenjata maupun gangguan penerbangan.
“Langkah dimaksud diharapkan dapat menjadi upaya bersama dalam memberikan pelindungan optimal bagi jemaah, sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah ke depan,” tulis surat resmi tersebut, Minggu (1/3/2026).
Pemerintah berharap situasi segera kondusif agar penyelenggaraan umrah dan haji dapat berjalan sesuai rencana. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan hanya merujuk pada pengumuman resmi otoritas terkait.
Jika eskalasi konflik terus meningkat, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan kebijakan lanjutan demi menjamin keselamatan jemaah Indonesia.
(Redaksi)
