POLITIKAL.CO – Pemerintah pusat menyoroti kembali kualitas kepemimpinan daerah setelah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sorotan tersebut muncul bukan semata karena tindakan perjalanan umrah tanpa izin, tetapi karena keberangkatan itu terjadi saat wilayah Aceh Selatan berada dalam masa tanggap darurat bencana. Kementerian Dalam Negeri menilai bahwa momen darurat membutuhkan pemimpin yang berada di garis depan untuk merespons kebutuhan warga.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri tidak bisa mengabaikan pelanggaran tersebut. Pemeriksaan Inspektorat Jenderal menemukan pelanggaran terhadap Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang melarang kepala daerah melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin Mendagri. Tito menegaskan bahwa keputusan sanksi sepenuhnya berlandaskan regulasi.
“Jadi jangan sampai nanti isinya ini suka-sukanya Mendagri. Bukan, ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” Kata Tito Menjelaskan
Pandangan Tito memperlihatkan urgensi kepemimpinan langsung dalam situasi krisis. Kondisi tanggap darurat membutuhkan pemimpin daerah untuk mengatur percepatan bantuan, memutuskan langkah prioritas, serta memastikan keselamatan warga. Tanpa kehadiran kepala daerah, alur komando dapat terputus dan proses penanganan berpotensi mengalami hambatan.
Penunjukan Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai Pelaksana Tugas menjadi langkah Kemendagri menjaga keberlanjutan pemerintahan. Pemerintah pusat menginginkan roda administrasi daerah tetap berjalan normal. Keputusan tersebut juga menandai bahwa Kemendagri memandang kekosongan kepemimpinan sebagai risiko serius bagi layanan publik.
Kemendagri memasukkan program pembinaan sebagai bagian dari sanksi. Mirwan akan menjalani masa pembinaan dan magang di lingkungan Kemendagri selama tiga bulan. Tito menggambarkan bahwa pembinaan ini bertujuan memberdayakan kepala daerah agar memahami konsekuensi administrasi dan pelaksanaan kewenangan secara benar. Pendekatan tersebut mencerminkan kombinasi sanksi dan pendidikan agar pelanggaran tidak berulang pada pejabat daerah lainnya.
Peristiwa ini membangkitkan diskusi baru tentang peran kepala daerah dalam masa bencana. Banyak pihak memandang kasus Mirwan sebagai pengingat bahwa kepemimpinan tidak berhenti pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup kehadiran langsung di tengah kondisi kritis. Pemerintah pusat menekankan kembali bahwa kehadiran pimpinan merupakan bagian dari tanggung jawab moral terhadap warga.
Instruksi Untuk Tidak Meninggalkan Wilayah
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi agar seluruh kepala daerah tidak meninggalkan wilayah hingga 15 Januari 2026. Instruksi tersebut memperlihatkan kekhawatiran pemerintah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang meningkat pada musim hujan. Potensi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem memicu pemerintah meminta kepala daerah tetap siaga penuh.
“Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak keluar negeri sampai tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby terutama yang terdampak.” Kata Tito
Kondisi bencana memunculkan situasi yang dapat berubah dengan cepat. Kepala daerah harus siap memimpin koordinasi lapangan, memantau jalur evakuasi, dan memastikan alat berat serta logistik berjalan sesuai kebutuhan. Ketidakhadiran pemimpin dapat memicu ketidakteraturan dalam pengambilan keputusan dan memperlambat alur informasi ke pusat.
Kemendagri juga mengeluarkan arahan terkait pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat. Dana sebesar Rp4 miliar dialokasikan untuk mendukung daerah terdampak. Tito menekankan penggunaan dana tersebut secara tepat. Ia menyampaikan.
“Dana-dana tersebut betul-betul dipakai untuk kepentingan yang tadi yang dari pusat mungkin tidak bisa dipenuhi karena spesifik kebutuhannya, misalnya kebutuhan perempuan seperti popok, pampers, sabun, detergen,’ Pinta Tito.
Pengelolaan dana yang cermat memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak hanya mengutamakan bantuan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus warga. Tito berharap kepala daerah dapat mengelola anggaran secara tepat, transparan, dan sesuai kondisi lapangan.
Pemerintah pusat ingin memastikan kesiapan daerah tidak melemah akibat ketidakhadiran pemimpin. Instruksi standby hingga 15 Januari menjadi langkah mencegah kekosongan komando. Pesan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah menjaga efektivitas layanan publik selama risiko bencana meningkat.
Mekanisme Sanksi Memperjelas Tanggung Jawab Kepala Daerah
Kasus Mirwan MS membuka kembali pembahasan mengenai mekanisme sanksi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 ayat (1) huruf i memberikan batas yang jelas terkait perjalanan luar negeri tanpa izin. Pelanggaran terhadap pasal tersebut masuk kategori sanksi pemberhentian sementara. Pasal 77 ayat (2) melengkapi aturan tersebut dengan ketentuan durasi sanksi selama tiga bulan.
Ketentuan tersebut mengatur pejabat yang berhak memberikan sanksi, yaitu Presiden untuk gubernur dan Mendagri untuk bupati maupun wali kota. Aturan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah pusat memiliki mandat hukum untuk menindak pelanggaran administratif kepala daerah. Kemendagri menggunakan dasar tersebut dalam menjatuhkan sanksi kepada Mirwan.
Mekanisme pemberhentian tetap berbeda dari sanksi sementara. Pemberhentian definitif membutuhkan proses panjang. DPRD harus menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri minimal tiga per empat anggota. Keputusan tersebut harus disetujui dua per tiga peserta rapat. DPRD kemudian mengajukan hasil rapat ke Mahkamah Agung untuk memperoleh pertimbangan hukum sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan akhir.
Perbedaan mekanisme tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman publik. Banyak warga mengira pelanggaran Mirwan dapat langsung berujung pada pencopotan jabatan. Undang-undang justru menetapkan bahwa pelanggaran administrasi seperti perjalanan tanpa izin masuk kategori sanksi sementara. Tito menilai pemahaman terhadap aturan tersebut penting bagi pejabat daerah agar menghargai prosedur resmi.
Kasus ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan daerah memegang peranan kunci dalam penanganan bencana dan pelayanan publik. Pemerintah pusat berharap seluruh kepala daerah memanfaatkan kasus Mirwan sebagai pengingat agar mematuhi aturan dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Kepemimpinan saat krisis membutuhkan kesigapan penuh, sehingga ketidakhadiran pemimpin dapat berdampak langsung pada keselamatan warga.
(Redaksi)
