POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kerusakan akses jalan akibat beban berat di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. Hal itu dijelaskannya saat dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon seluler. Terdapat jalan rusak parah yang menghubungkan tiga kecamatan di Kukar. Kesimpulan itu didapat setelah Saleh wakil rakyat dapil Kukar itu melakukan reses mulai tanggal (18/2) lalu di kecamatan Kenohan, Kota Bangun, Sebulu Tenggarong Seberang dan kecamatan Tenggarong. "Beberapa hal disampaikan warga terkait infrastruktur fisik, sapras terlebih pada Jalan di Kota bangun, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang," ujar Saleh, Rabu (24/2/2021). Lanjut politisi Golkar Kukar itu, pemkab Kukar sudah menganggarkan sebelumnya kendati tidak rigit. Setelah di lapangan ditemukan fakta kualitas jalan tidak sesuai spek yang ada. Dengan begitu, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah pemkab atas kerusakan yang terjadi. "Harusnya aspal atau semen. Selama 2 tahun berlalu, tidak ada pengawasan jalan tersebut sehingga kerusakan tak terelakkan," imbuhnya. Seharusnya saat kendaraan melewati jembatan timbang harus ditimbang dan begitu pula jika melewati jembatan ingmartadipura, apakah kendaraan di atas kapasitas normal. "Sebelumny pemkab sudah menganggarkan namun kurang. Ada 14 kilometer. Jadi mencicil pengerjaan saja dulu. Jalan ini menghubungkan 3 kecamatan. Pemerintah harus menseriusi. Kalau bisa aspal atas semen," terangnya. Seperti diketahui, ekonomi masyarakat terdampak akibat pandemi. Padahal ada potensi ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan. Semisal ternak dan nelayan. Potensi pertanian dengan 180 hektar juga bisa dimaksimalkan pemprov dan pemkab agar ekonomi masyarakat turut berdampak. Dengan mulusnya akses jalan, masyarakat akan mudah melakukan aktifitas ekonomi lintas kabupaten maupun provinsi. "Kami targetkan 2022 selesai. Rp 22 miliar sudah dialokasikan. Karena jalan tembus ke Kubar sudah harus clear. Harapannya biaya tinggi dan ongkos angkut sembako mahal. Bisa lebih lebih ringan," terangnya. Lanjut dia lagi. "Hampir 4 tahun jalan rusak menjadi perhatian pemerintah. Jalan jerap rusak karena topografi rawa - rawa dan pondasi jalan yang belum sepenuhnya bagus. Perusahaan juga pake, harusnya tidak dipakai. Kendaraan muatan sawit sering pake, terkadang masyarakat juga mengarahkan perusahaan mengunakan jalan publik juga mohon maaf ini," sambungnya. (001)