POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Partai Demokrat Kaltim kini tengah menunggu sk dari DPP tentang dukungan calon kepala daerah yang bakal berlaga di pilkada mendatang.
Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, Syaharie Jaang tanggapi isu terkait sikap politik partai Demokat di Pilkada serentak mendatang.
Jaang menjawab beberapa isu yang kini berdedar terkait sikap Partai berlambang Mercy tersebut.
Salah satunya ialah adanya pertemuan antara kader partai Demokrat Viktor Yuan dengan Partai Golkar, Jumat (26/6/2020) lalu yang ramai beredar di medsos.
"Iya saya juga ada ketemu, namanya silaturahim itu semua kandidat harus dilakukan, menjaga komunikasi" tutur Jaang, Sabtu (27/6/2020).
Ditanya awak media mengenai pembahasan apa yang dilakukan, wali kota Samarinda itu mengatakan pembahasan yang dijalankan hanya terkait situasi politik nasional secara umum.
"Yang dibahas mengenai kebijakan nasional, bahwa Demokrat dan Golkar itu kurang lebih ada 60 Daerah yang bekerjasama" sambungnya.
Namun lanjutnya, ia tidak membahas secara spesifik daerah - daerah mana saja yang menjadi daerah kerjasama antara Demokrat dan Golkar pada pertemuan tersebut.
"Nantilah kita lihat, minggu depan kan saya ada mau berangkat ke Jakarta, semua dikomunikasikan lah ya, Insyallah lancar" pungkasnya.
Sebagai tambahan, Partai Demokrat sendiri memiliki 4 Kursi di DPRD Kota Samarinda.
Sehingga dukungan dari Demokrat akan menjadi modal politik yang cukup signifikan, kepada pasangan calon yang akan berlaga pada Pilkada serentak mendatang.
"Usulan nama-nama sudah kami serahkan, tinggal menunggu sk saja," tambahnya.
Sebagai informasi, pasangan Calon Andi Harun-Rusmadi telah tercatat telah mengamankan 23 kursi dari koalisi yang diisi oleh Gerindra 8 kursi, PKS 5 kursi, PKB 3 kursi, PPP 2 kursi, Nasdem 4 kursi dan Hanura satu kursi.
Sementara untuk pasangan Barkati-Darlis (Badar) baru mengantongi PAN yang memiliki 4 kursi, setelah keluarnya surat keputusan (SK) tertanggal 31 Mei.
Sehingga hanya tersisa 3 Partai yang belum mengambil sikap secara resmi, yakni PDI - P, Demokrat dan Golkar. (Redaksi Politikal - 001)