POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Bumi Borneo kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), hal ini membuat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim beberapa waktu lalu wajar untuk meminta penambahan kebutuhan masyarakat. Permintaan penambahan itu diajukan kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Pertalite dan Solar. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menanggapi permintaan Pemprov yang diwakili oleh Dinas ESDM Kaltim itu, Tidak serta merta dengan alasan kekurangan semata, Ia menilai pengawasan harus terus diperketat agar penggunaan BBM tepat sasaran untuk masyarakat bukan ke Industri. "Nah ini kemudian kita lihat dulu kekurangannya, apakah kemudian ada lari kemana-mana, yang harusnya ini untuk subsidi, untuk umum, tapi kemudian tersubsidi ke Industri. Itu yg harus kita kontrol (awasi)," tegasnya. Tyo sapaannya, secara umum melihat bahwa mekanisme yang dia ketahui dalam permintaan Kuota di tahun sebelumnya juga sudah dilakukan pemerintah. Ketika persetujuan telah dilakukan Gubernur Kaltim, untuk melakukan penambahan pada tahun 2022 melihat kalkulasi dari perkembangan tahun sebelumnya di 2021, termasuk pada penambahan kendaraan bermotor dan faktor-faktor penunjangnya. "Artinya perhitungan kuota itu melihat history, kemudian pertumbuhan kendaraan dan bisnis, lalu muncul lah angka, ketika angka muncul ini bulan 9-10 trendnya (kenaikan kuota BBM) biasanya mendekati 100 persen bahkan ini sudah," katanya. (advertorial)