POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim pesimistis terhadap ekonomi Kaltim pasca pandemi corona atau virus corona tahun-tahun kedepan.

Kondisi keuangan pasca recofocusing anggaran untuk alokasi kesehatan, jaring pengaman sosial (jps) dan dana stimulan UMKM membuat kas daerah untuk biaya proyek infrastruktur digunakan.

Memasuki masa pelonggaran dari pemerintah, diharapkan ekonomi Kaltim kembali bergairah untuk melanjutkan proyek tersebut di masa mendatang.

Pemerintah mesti kembali marampingkan pengeluaran dan lebih banyak mengajak pihak investor untuk melakukan pembiayaan.

"Inves di Maloy terlalu banyak, penambahan itu bakan menambah cost untuk pemecah ombak yang harganya Rp 400 miliar, bangkan jalur utama seperti darat yang juga mesti dibuka," ujar Hasanuddin Mas'ud saat dijumpai awak media di kantor DPRD, Karang Paci (10/6/2020).

Sia-sia kalau pakai APBD, lebih baik disuport APBN atau Swasta, lebih baik tanggungjawab Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batu bara Maloy disarankannya dialihkan dan dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Kutim.

Lebih baik kata politisi Golkar itu, pembiayaan untuk kawasan
Kariangau, Balikpapan sebagai pusat pelayaran dan pintu masuk lantaran lebih dulu mapan dan cenderung berkembang.

Selain itu, ada kerjasama dengan dinas perhubungan laut dan Pemerintah Kabupaten Kukar. Memiliki panjang 20 kilo dan butuh investasi, lokasi di amabarawang laut.

Pelibatan optimal dari perusda mengelola secara profesional kawasan pelabuhan dengan melibatkan penuh dana di luar APBD Kaltim bisa menjadi contoh.

"Ambil contoh saja pelabuhan peti kemas Palaran," terangnya. (Redaksi Politikal - 001)