POLITIKAL.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyoroti bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Ia menilai musibah tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penataan lingkungan.
Muzani menyebut, bencana yang terjadi bukan hanya sekadar fenomena alam, melainkan juga akibat dari kerusakan lingkungan yang sudah lama berlangsung. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek ekologis telah menimbulkan dampak serius yang kini dirasakan masyarakat.
“Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Muzani menegaskan, dari berbagai laporan dan gambar yang beredar, besar kemungkinan bencana tersebut dipicu oleh kerusakan lingkungan. Ia menilai kebijakan yang tidak ramah lingkungan, seperti alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol, telah memperparah kondisi ekosistem.
“Kalau dilihat dari gambar-gambar, memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan, sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan,” tuturnya.
Ketua MPR RI itu juga menyoroti besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Infrastruktur publik seperti jaringan listrik, alat komunikasi, serta jalur distribusi kebutuhan pokok sempat lumpuh akibat bencana. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan betapa rentannya masyarakat ketika lingkungan tidak dijaga dengan baik.
Meski demikian, Muzani memberikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI. Ia menyebut, upaya pemulihan listrik, perbaikan komunikasi, serta distribusi logistik dilakukan dengan sigap meski menghadapi medan yang sulit.
“Terutama untuk menghidupkan listrik yang padam, alat komunikasi yang terputus, dan distribusi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Meskipun kondisinya sangat sulit dan diterbangkan dengan udara, helikopter, tapi pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, dibantu dengan aparat kepolisian dan TNI, bertindak cepat, sigap,” kata Muzani.
Muzani berharap, bencana ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban bencana yang sebenarnya bisa diminimalisasi.
Korban Jiwa
Bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat membuat ratusan nyawa melayang.
Terbaru, korban tewas akibat bencana banjir besar ini mencapai 442 jiwa.
Jumlah ini berasal dari tiga provinisi yang terimbas.
Dilansir dari Kompas.com, pada Minggu (30/11/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merilis data tentang korban banjir yang melanda Sumatera.
Berikut ini detail jumlah korban tewas per provinsi.
Aceh
Korban tewas di Aceh mencapai 96 jiwa.
Sedangkan 75 jiwa dinyatakan hilang.
Jumlah tersebut dihimpun dari korban di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam dan Nagan Raya.
Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK.
Sumatera Barat
Di Sumatera Barat, korban meninggal tercatat 129 jiwa.
Sebanyak 118 hilang dan 16 jiwa luka-luka.
Wilayah terdampak adalah:
– Kabupaten Agam
– Kota Padang Panjang
– Kota Padang
– Padang Pariaman
– Tanah Datar
– Pasaman Barat
– Pasaman Solok
– Kota Solo
– Pesisir Selatan
Total pengungsi 77.918 jiwa.
Sumut
Sementara itu, di Sumatera Utara korban meninggal mencapai 217 jiwa.
Korban meninggal tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
Sedangkan korban hilang menjadi 209 setelah banyak yang melapor kehilangan anggota keluarga.
(*)
