POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pengetukan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kaltim belum juga selesai di penghujung akhir tahun 2021. Alotnya pembahasan kedua lembaga eksekutif melalui TAPD pemprov dan Banggar DPRD Kaltim masih juga belum menemui titik terang. Dilain sisi, Komisi III DPRD Kaltim berpolemik terkait proyek pembangunan RS Korpri di kawasan yang menjadi aliran anak sungai karang mumus. Proses lelang bangunan sudah dikerjakan kontraktor dan pekerjaan pengurukan material sedang berjalan. Sikap komisi yang membidangi infrastruktur tersebut beubah drastis setelah melakukan peninjauan RS Korpri di Jalan Wahid Hasyim II, Samarinda. Dimana sebelumnya komisi III ngotot tak pernah diajak membahas proyek tersebut. Secara umum, anggota komisi III DPRD Kaltim setuju dengan semangat pemprov melakukan peningkatan fasilitas kesehatan (faskes) di timur borneo. Namun tentunya sebelumnya melakukan penganggaran, syarat - syarat formal terlebih dahulu diselesaikan agar di masa yang akan datang, tidak muncul masalah. "Sebagai anggota komisi III saya tidak pernah diajak melakukan pembahasan. Mungkin anggota lainnya sudah membahas," kata Syafruddin, 20 September 2021. Kendati begitu, politisi PKB itu tetap melakukan pengawasan terkait pembangunan RS Korpri tersebut. "Kami tetap kritis. Tidak hanya di RS Korpri. Masih ada masalah lain yang mesti diawasi, tunggu saja," terangnya. Disinggung beubahnya sikap komisi III DPRD lantaran ada dugaan bergaining anggaran pokir yang ditransfer dari keuntungan PI Migas PT MMP. Udin sapaannya menampik keras. "Enggak benar, ngawur itu, enggak ada hubungannya," bantahnya. Isu tersebut mengemuka setelah melunaknya sikap komisi III DPRD Kaltim pasca tinjauan RS Korpri. Hal itu disampaikan warganet melalui akun medsos facebook bernama Ridwan. Sementara itu Direktur Utama Perusda PT MMP, Edy Kurniawan mengatakan dirinya tidak mengetahui dan baru mendengan kabar tersebut. "Saya enggak tahu persis, enggak tahu persis soal itu," ucap Edy sapaannya saat dikonfirmasi, Rabu (22/9/2021). Kendati begitu kata Edy lagi, sebelumnya Pemprov Kaltim meminta dana Rp 218 miliar disetorkan. "Memang kami permintaan dari pemprov, minta disetorkan sejumlah dana Rp 218 miliar yang sedang bergulir ini," ungkapnya. Berkaitan dengan adanya lobi - lobi keuntungan PI untuk pokir. Dirinya tidak mengetahui pasti penggunaan itu peruntukannnya untuk pokir atau Rumah Sakit. Menjadi ganjalannya dalam batin, jika dana itu ditarik pemprov, maka banyak hal yang terjadi di tubuh perusda MMP. "Pastinya pertama likuiditas kami terganggu. Kemudian secara otomatis kemungkinan besar MMP enggak bisa beroperasi," ungkapnya. Sebekumnya pula, dirinya telah bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, terkait penarikan Rp 218 miliar sepenuhnya ditarik ke kas darah. "Alhamdulilah sama Pak Isran dan Pak Hadi sudah direstui. Dan kami sudah lagi membuka RUPS peninjauan ulang Rp 218 miliar itu," paparnya. Polemik pembahasan belanja APBD P 2021 yang belum menemukan titik terang, Edy berharap pemprov dan banggar bisa memperoleh win win solution. "Mestinya TAPD dan Banggar arif dan bijaksana lah berkaitan dengan hal itu," terang Edy yang pernah menjadi Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu. Ia kuatir bakal ada dampak jika penarikan dana itu benar - benar dilakukan. "Jangan sampai di satu sisi untuk membangun RS misalnya, tapi disisi lain mematikan yang lain. Membangun sesuatu tapi kalau membangun sesuatu ya enggak bijak. Tapi saya yakin, TAPD dan Banggar bisa bijak lah. Cukup kaget juga saya kalau isu RS Korpri dijadikan bergaining untuk pokir dewan itu berasal dari keuntungan migas," jelasnya. Sebab kata dia, kewajiban PT MMP sudah disetorkan ke kas daerah. Ia menjelaskan, ada laba yang ditahan dan ada laba yang disetorkan. "Kalau misalnya laba yang ditahan diambil semuanya secara otomatis mematikan kami. Tapi kalau untuk bergaining pokir dan RS enggak ngerti, itu tidak bijak. Bakalan dilikudasi misalnya itu jadi kenyataan. Tapi aku enggak tau, itu kan cuman isu," tutupnya mengakhiri. (*)