POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memberikan catatan evaluasi terhadap seluruh proses percepatan penanganan dampak virus corona atau Covid-19.

Hal itu dijelaskan Ketua Komisi IV, Rusman Yaqub seusai rapat koordinasi bersama unsur organisasi perangkat daerah (opd) terkait Provinsi Kaltim.

Politisi PPP itu menilai adanya kelambanan dalam penyaluran bantuan langsung tunai (blt) melalui bank yang melakukan kerja sama dengan Pemprov Kaltim.

"Dari alokasi Rp 500 miliar yang disiapkan, baru terserap Rp 9 miliar," ujar Rusman Yaqub, Senin (8/6/2020) kepada awak media.

Terdapat tiga tahap dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi korona di Kaltim.

Belum tersalurnya bantuan sepenuhnya juga lantaran soal validasi data yang belum selesai, sehingga sampai hari ini belum semua bantuan tersalur.

"Permasalahan validasi, sinkronisasi dan verifikasi data membuat bank sulit untuk melakukan transfer bantuan," imbuhnya.

Dalam proses kerja percepatan penanganan dampak wabah korona di Kaltim, waktu dua bulan lebih banyak mengerjakan seputaran data.

Keterlabatan itu menurutnya menandakan tim gugus tugas belum siap dengan kebutuhan data yang menjadi dasar syarat penerima manfaat bantuan.

"Dua bulan mengurusi data itupun tak maksimal, karena itu kedepannya terkait database penerima perlu pembenahan manajemen," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)