POLITIKAL.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mendesak agar Presiden Jokowi buka suara terkait ketidakadilan yang menimpa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu dalam beberapa waktu belakangan ini.
Hasto menyebutkan contoh ketidakadilan yang dialami PDIP terjadi ketika bendera PDIP justru diturunkan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa, (30/1/2024).
Menurut Hasto, perlakuan tersebut sangat tidak adil bagi PDIP, sebab bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibiarkan tetap berkibar
"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan. Sementara, bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, (1/2/2024).
Hasto mengklaim mengetahui kronologi penurunan bendera PDIP dari penjelasan Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.
Hasto mengatakan aparat kepolisian diturunkan semalam sebelum kedatangan Jokowi untuk keliling Gunungkidul.
Orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri ini mengaku heran karena Jokowi seolah menganggap rakyat sebagai ancaman.
Tak sampai disitu, Sekjend PDIP ini kemudian mencontohkan insiden lain yang menimpa seorang loyalis Jokowi bernama Muhandi Mawanto meninggal karena dikeroyok pada 24 Desember 2023.
Lalu pada 30 Desember 2023, terjadi pengeroyokan relawan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah oleh oknum aparat TNI.
Selanjutnya, ada insiden terbaru di Gunungkidul yakni pendukung Ganjar-Mahfud bernama Ade Hermawan juga diduga dianiaya.
Peristiwa penganiayaan itu terjadi saat menyambut kedatangan Jokowi dengan spanduk bertuliskan, 'Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar. Kami Pilih Ganjar!'
Berdasarkan rentetan insiden tersebut, Hasto menilai demokrasi Indonesia sedang berada di titik krisis.
Dia pun mendesak Presiden Jokowi untuk buka suara terkait sejumlah insiden yang merugikan PDIP tersebut.
"Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," ungkapnya.
(REDAKSI)
