POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda kembali melanjutkan tinjauan ke konsesi IUP batu bara milik PT Tiara Bara Borneo (TBB), Jumat (15/10/2021). Tinjauan dimulai pukul 09.00 WITA. Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung pengelolaan lingkungan penambangan. Menempuh perjalanan sekitar setengah jam dari kantor DPRD Jalan Basuki Rahmad II, delapan anggota Komisi III yang ikut serta dalam peninjauan itu, dipimpin Ketua Komisi III, Angkasa Jaya. Situasi di lokasi tampak lengang, para pekerja tambang tidak melakukan aktifitas. Hanya terlihat sisa tumpukan batu bara setinggi 7 meter, 3 unit dum truk dan 1 unit eksavator yang menganggur. Selain itu, dari pantauan media ini hanya ada 1 penjaga di pos site di Jalan Bukit Seribu tersebut. Setelah melihat manajemen pengelolaan lingkungan di lokasi, anggota DPRD Samarinda menyisir lubang tambang sisa eksplorasi emas hitam. "Jadi begini pak, ini kan ada lubang pit tambang, nanti ketika hujan biarkan saja dulu air tertampung di situ, setelah hujan reda, barulah air dipompa dan dilepas ke alam," kata Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) PT TBB, Purnomo Tri Cahyono. Setelah mengecek open pit, anggota dewan didampingi pihak ESDM Kaltim, Gakkum DLH Samarinda, dan Inspektur Tambang Kaltim kembali mengecek tanggul empat kolam yang berfungsi sebagai kompartemen air sebelum dilepas ke alam atau yang biasa disebut steling pum. [caption id="attachment_15653" align="alignnone" width="2560"] Anggota komisi III DPRD Samarinda sedang dialog dengan warga kampung Agogo, RT 01, Sungai Siring, Samarinda Utara, Jum'at (15/10/2021)[/caption] Dalam tinjauan itu, tak jauh dari tanggul steling pum ada satu rumah kayu berdiri milik warga bernama Umi Lestari (34). Saat berbincang dengan warga, tiga anggota dewan yakni, Anhar, Samri dan Sutrisno mendengarkan langsung keluhan ibu rumah tangga tersebut. Warga sekitar kampung Agogo menyebut banjir empat kali dalam tiga minggu saat hujan datang. Kendati begitu dirinya tak mengeluhkan lantaran rumahnya berbentuk panggung. "Tolong diperhatikan warga sekitar pak, jarak rumah warga dengan tambang ini sangat dekat sekali. Yang penting diatur air dari kolam biar enggak langsung besar mengalir ke anak sungai saat hujan," saran Anhar lagi kepada Purnomo. Menanggapi masukan dari politisi PDI P tersebut, Purnomo mengatakan bakal menindaklanjuti masukan tersebut. Kendati kata dia, air hujan yang masuk ke pit ia pastikan tidak keluar ke parit permukiman warga. Selain itu jika hujan datang, penambangan berhenti dua hari. "Aturan pemerintah soal lingkungan hidup kami ikuti. Sedimen Pump, steling pump, pumping, manajemen air sudah kami lakukan," terangnya. Selain itu kata Purnomo, laporan berkala juga sudah disampaikan kepada ESDM dan Gakkum DLH. "Kami sudah memenuhi semua," jelasnya. Disinggung tentang tanggung jawab PT TBB kepada masyarakat sekitar, Purnomo menjelaskan juga telah menyalurkan CSRnya setiap satu bulan sekali sebesar Rp 1,5 juta untuk perawatan parit yang dikerjakan warga di RT 01. "Belum lama ini Rp 150 juta kami salurkan untuk pembangunan pipanisasi air bersih warga. Selain itu santunan kepada kaum Duafa pertahunnya juga kami lakukan sebesar Rp 300 ribu perorang dan ketika hari raya iduladha memotong hewan qurban," ungkapnya. Dari tanggung jawab penutupan lubang tambang lainnya, Purnomo mengatakan lahan pasca reklamasi telah menjadi aset dan ditanami berbagai macam pohon mulai dari sengon dan pohon durian berusia dua tahun. PT TBB sebagai perusahaan tambang batu bara yang resmi disebut Purnomo selama 11 tahun mengikuti aturan pemerintah. Kendati perusahaan sempat berhenti beroperasi setelah satu tahun berjalan di tahun 2010. Dengan begitu kata dia sudah banyak pula tenaga lokal terserap di perusahaan saham terbesar milik Suharso itu dikutip dari laman https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/7581. "Di perusahaan ini ada ratusan pekerja terserap berikut dengan kendaraan rentalnya," jelasnya mengakhiri. (Adv/*)