POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kamis (14/10/2021) Komisi III DPRD Kota Samarinda meninjau konsesi lahan pertambangan batu bara milik PT Insani Bara Perkasa (IBP) di Kelurahan Tani Aman, Loa Janan Ilir. Kunjungan itu diikuti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, dan Inspektorat Pertambangan. Ketua Komisi III Angkasa Jaya Djoerani yang ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan kunjungan menyampaikan, dari hasil tinjauan, izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT IBP dalam kondisi baik. "Kalau saya melihat sementara masih dalam kondisi baik," ucap Jaya sapaan. Namun, politisi PDIP itu mengatakan, pihaknya masih akan mencari data terkait kebenaran laporan yang disampaikan pihak perusahaan. "Mungkin ada teman-teman dari Jatam yang punya data atau BWS. Kita akan undang semua nanti setelah kegiatan peninjauan," ungkapnya. Politisi PDI P itu mengatakan, terdapat 11 kewajiban PT IBP mereklamasi lubang tambangnya. Delapan Diantaranya telah selesai ditutup, 3 lainnya masih dalam proses. "Tetap akan diawasi. Bukan hanya Komisi III tapi juga diawasi Inspektorat Pertambangan," bebernya. Angkasa menegaskan, rencana kunjungan Komisi III ke beberapa lokasi pertambangan di Kota Samarinda itu dalam rangka memastikan ada atau tidaknya dampak lingkungan yakni, banjir yang disebabkan aktivitas pertambangan. "Bukan tambang yang kita masuki. Ini soal lingkungan. Habis ini pengembang perumahan juga akan kami datangi," paparnya. Disinggung mengenai batalnya kunjungan ke lokasi tambang di wilayah Samarinda Utara, Angkasa menyebut bahwa pihak perusahaan tambang meminta penjadwalan ulang waktu kunjungan. "Mereka minta Minggu depan. Alasannya tidak ada penanggungjawab dari perusahaan yang bisa hadir," jelasnya. Dari informasi yang dihimpun media ini, perusahaan tambang yang masuk dalam daftar kunjungan diantaranya, PT Lanna Harita Indonesia (LHI) dan PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) serta DUM. (Adv/*)